KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) menyambut positif langkah tegas pemerintah yang menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ini diyakini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola sektor pertambangan nasional.

Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bakhtiar menyatakan bahwa kunci keberhasilan penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI) memang terletak pada aksi nyata Kepala Negara. 

Menurutnya, langkah represif yang diambil penegak hukum diharapkan tidak hanya menyasar pekerja kecil di lapangan, tetapi juga membongkar seluruh aktor utama yang mengeruk keuntungan besar.

Baca Juga: Potensi Biogas dari Limbah Sawit RI Capai 3,6 Miliar m³ per Tahun

"Bagus, karena memang kunci pemberantasan tambang ilegal adalah komitmen sungguh-sungguh Presiden. Jadi ini momentum untuk membenahi tata kelola pertambangan khususnya timah secara menyeluruh. Penertiban dan penindakan harus mengarah pada pelaku utama dan jaringan yang memperoleh keuntungan besar, bukan hanya sampai di pekerja lapangan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (17/8/2026).

Bisman mengingatkan agar aparat tidak menggeneralisasi seluruh penambangan ilegal sebagai tambang rakyat murni. Menurutnya, praktik di lapangan menunjukkan keterlibatan cukong serta pengusaha besar yang memfasilitasi operasional PETI menggunakan alat berat, sekaligus bertindak sebagai penampung hasil tambang tersebut.

"Iya memang sebagian milik tambang rakyat, tetapi nggak benar kalau seluruh PETI dianggap sebagai tambang rakyat. Faktanya sebagian tambang ilegal itu ada pemodal atau pengusaha yang menyediakan alat berat, dan termasuk membeli hasilnya. Jadi perlu dibedakan antara pekerja tambang rakyat yg mereka menambang sekedar untuk mencari nafkah dengan aktor yang mengorganisir dan mengendalikan bisnis tambang ilegal," jelasnya.

Maraknya praktik tambang ilegal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara serta kerusakan ekologi yang terbilang amat sangat fantastis. Bisman bilang, berdasarkan fakta persidangan kasus korupsi timah, majelis hakim tingkat banding mengoreksi estimasi awal kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 271 triliun menjadi bernilai sekitar Rp 28,9 triliun.

Dia menyebutkan, selain Pulau Sumatra, Pushep mencatat persebaran PETI masih sangat masif di berbagai wilayah kaya mineral seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara. Luasnya jaringan bisnis haram ini menjadi indikator mendesaknya perbaikan sistem pengawasan izin tambang secara menyeluruh.

"Jadi catatan penting ribuan tambang ilegal itu menunjukkan adanya masalah serius tata kelola pertambangan. Jadi Pemerintah dan APH harus membongkar seluruh rantai PETI mulai penambang sampai pemodal termasuk aparat atau pihak yang membekingi, jadi jaringan sistematis tambang ilegal harus diberantas tuntas," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

"Pada akhir tahun lalu, kita telah tutup seribu tambang ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal telah saya minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut," ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (14/8/2026). 

Prabowo mengungkapkan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan menjaga kekayaan negara. Ia juga meminta aparat menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal.

Menurut Prabowo, pembenahan tata kelola tersebut mulai tercermin pada kinerja PT Timah. Perseroan mencatatkan laba bersih Rp2,71 triliun pada semester I 2026, atau melonjak 804,6% dibandingkan Rp300,07 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. 

"Bayangkan, dalam enam bulan 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan Rp2,7 triliun. Sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Prabowo. Capaian tersebut bahkan telah melampaui target laba bersih PT Timah sepanjang 2026 sebesar Rp1,61 triliun.

Baca Juga: Penjualan Mobil Baru Naik, Pasar Mobil Bekas Belum Ikut Terdongkrak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News