KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memperkirakan hasil sementara refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghasilkan sekitar 63 juta penerima manfaat. 

Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pemadanan dan validasi data lintas kementerian belum sepenuhnya rampung.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan proyeksi tersebut merupakan hasil sementara setelah pemerintah melakukan refocusing program sekaligus menyinkronkan data penerima dari berbagai kementerian dan lembaga.

Baca Juga: INDEF Soroti Anomali Data Penyerapan Tenaga Kerja BKPM dan BPS

"Kira-kira 63 juta. Itu setelah refocusing, Tapi ini masih sementara," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Zulhas, pemerintah masih membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk memfinalisasi data penerima manfaat. Oleh karena itu, jumlah penerima MBG masih berpotensi berubah seiring proses validasi yang terus berjalan.

"Data final itu kan kita perlu waktu sampai dua bulan. Tapi hari ini sudah dapat angka kira-kira 63 juta, masih plus minus," katanya.

Selain memutakhirkan jumlah penerima secara keseluruhan, pemerintah juga memprioritaskan penyelesaian pendataan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

Zulhas menyebut jumlah sasaran kelompok tersebut telah mencapai sekitar 11,15 juta orang.

"Fokus kepada 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sudah ketemu angkanya 11,15 juta. Ini juga akan diselesaikan dalam seminggu-dua minggu ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan proses sinkronisasi data dilakukan dengan mengintegrasikan basis data milik Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta BGN.

Menurutnya, proses tersebut juga menemukan indikasi adanya data ganda yang kini sedang dibersihkan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran.

"Misalnya ada anak yang tercatat sebagai siswa MTs, tetapi juga terdata sebagai santri pondok pesantren. Itu yang kami rapikan supaya tidak ada identitas ganda," kata Sudaryono.

Ia menambahkan, hasil sinkronisasi sementara menunjukkan terdapat sekitar 6 juta data yang masih perlu diverifikasi lebih lanjut. 

Pemerintah menargetkan proses pemadanan data tersebut dapat segera diselesaikan sehingga penetapan penerima manfaat MBG menjadi lebih akurat.

Baca Juga: Siapkan SDM Industri Kendaraan Niaga, Hino Memperkuat Pendidikan Vokasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News