KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan, pemerintah berencana tetap menerapkan kebijakan front loading sebagai strategi pembiayaan utang. Hal ini lantaran pemerintah melihat masih besarnya potensi ketidakpastian pasar keuangan global di sepanjang 2019.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengatakan, kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) oleh The Federal Reserve merupakan salah satu faktor pemerintah mempertahankan strategi front-loading tahun depan.

Meski, The Fed telah menurunkan proyeksi kenaikan suku bunga dari sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi hanya dua kali.

Kendati begitu, bukan hanya pengetatan moneter AS yang diantisipasi oleh pemerintah, melainkan juga pengetatan kebijakan moneter oleh negara maju lainnya seperti negara Uni Eropa dan Jepang.

"Juga tekanan trade war antara AS dan China, volatilitas harga minyak dunia, dan situasi politik di beberapa negara Eropa," tutur Loto.

Selain faktor eksternal, pemerintah juga turut memperhitungkan faktor perekonomian di dalam negeri. Di antaranya, perkembangan outlook neraca transaksi berjalan Indonesia.

Seperti yang diketahui, defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia diproyeksi bakal makin melebar di kuartal-IV.

Bank Indonesia (BI) memproyeksi CAD kuartal-IV 2018 bakal berada sedikit di atas 3,5% dari produk domestik bruto (PDB). Kuartal-III lalu, CAD Indonesia berada di level 3,37% dari PDB.

Adapun, faktor domestik lainnya yang turut mendorong strategi frontloading pemerintah ialah pelaksanaan pemilihan umum. Faktor tahun politik, menurut Loto, akan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto