KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pelintasan kapal Indonesia di kawasan Teluk Persia, khususnya di Selat Hormuz, tetap aman di tengah meningkatnya risiko geopolitik yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna menjamin kelancaran pelintasan kapal sekaligus menjaga ketahanan pasokan energi nasional.

"Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah," ujar Anggia dalam keterangan resmi, Minggu (29/3/2026).

Kirim THR Pakai ShopeePay Berpeluang Dapat Bonus Saldo Rp10 Ribu

Dari sisi diplomasi, Kementerian Luar Negeri RI bersama Kedutaan Besar RI di Tehran telah melakukan pendekatan dengan otoritas setempat sejak awal. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyebut, pemerintah Iran telah memberikan respons positif yang kini ditindaklanjuti pada aspek teknis dan operasional.

Baca Juga: Perpanjangan Batas Waktu SPT Tahunan, Apakah Efektif Dongkrak Kepatuhan Wajib Pajak?

"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional," kata Nabyl.

Sementara itu, Pertamina melalui subholding Pertamina International Shipping (PIS) tengah menyiapkan aspek teknis dan administratif untuk memastikan dua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan, keselamatan awak kapal serta keamanan muatan menjadi prioritas utama perseroan dalam proses ini.

“Prioritas kami tetap pada keselamatan awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya,” ujarnya.

Selain pengamanan pelintasan, pemerintah juga mengantisipasi potensi gangguan pasokan dengan memperluas sumber impor energi. Dwi Anggia menjelaskan, diversifikasi pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan membuka opsi dari kawasan di luar Timur Tengah.

Baca Juga: Persiapan Haji 2026 Hampir 100%, Kemenhaj Tekankan Transparansi

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas sumber impor guna menjaga kesinambungan pasokan energi domestik.

Berdasarkan data, sepanjang 2025 Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah. Sekitar 19% atau 25,36 juta barel di antaranya berasal dari Arab Saudi, sementara sisanya dipasok dari berbagai kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, serta negara-negara Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan produk BBM, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi di tengah dinamika global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News