KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan mulai menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) pada awal Januari nanti.Khusus di tahun 2025, pemerintah akan mengucurkan anggaran senilai Rp 51,53 triliun untuk mendukung program tersebut.
Hal tersebut diketahui berdasarkan paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy dalam acara CORE Economic Outlook 2025, Sabtu (23/11). Rencananya anggaran sebesar Rp 51,53 triliun pada 2025 ini akan menyasar kepada 17 juta jiwa penerima manfaat.
Pelaksanaan program makan bergizi gratis di tahun 2025 akan dibagi menjadi tiga tahapan. Pada periode Januari-Maret, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 3,48 triliun yang akan disalurkan kepada 2,95 juta siswa dan santri, serta 510 ribu ibu menyusui, ibu hamil dan balita.
Baca Juga: Susu Ikan Masuk Menu Makan Bergizi Gratis, Cek Kandungan & Manfaatnya untuk Kesehatan Selanjutnya, pada periode April-Juni, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 6,69 triliun yang akan diberikan kepada 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil dan balita.
Terakhir, periode Juli - Desember, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 41,34 triliun untuk 15 juta siswa dan santru, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil dan balita.
Kementerian PPN/Bappenas menghitung, program MBG ini akan meningkatkan 0,03% Produk Domestik Bruto (PDB) dalam satu tahun.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan bahwa jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada tahun 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34% dari PDB pada tahun 2029. Angka ini melebihi ambang batas aman yang diatur dalam UU dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%.
"Bahkan ketika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7%, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1%," kata Bhima.
Baca Juga: CELIOS: Program Makan Bergizi Gratis Ancam Kesempatan Kerja di Sektor Pendidikan Peneliti Ekonomi Celios, Dyah Ayu mengungkapkan bahwa program MBG menghadirkan tantangan besar dari kebutuhan pembiayaan khususnya yang berasal dari pajak dan utang. Menurutnya rasio pajak sulit naik dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan eksternal maupun pelemahan konsumsi kelas menengah. Proyeksi penurunan rasio pajak Indonesia pada APBN 2025 yang hanya ditargetkan 10,09%, masih jauh dibanding target ambisius 23% di 2029.
Oleh karena itu, jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, maka ambisi untuk mendanai program MBG bisa menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran.
"Pilihannya hanya naikkan rasio pajak atau tambah utang untuk danai MBG," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Putri Werdiningsih