KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan investasi sebesar Rp 22,73 triliun hingga 31 Januari 2026 dari total alokasi pembiayaan investasi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp 203,06 triliun. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pembiayaan investasi tahun ini difokuskan untuk mendukung penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani. “Khusus untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan Rp 203 triliun pada 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN KiTa 2026 Edisi Februari, Senin (23/2/2026). Baca Juga: Diserbu Asing, Pemerintah Klaim Pasar SBN Tetap Solid di Tengah Tekanan Global Dari realisasi Rp 22,73 triliun tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung operator investasi pemerintah, khususnya Perum Bulog, dalam memperkuat cadangan beras pemerintah. Selain penyaluran investasi, pemerintah juga mencatat penerimaan kembali investasi sebesar Rp 49 miliar yang berasal dari pelunasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah. Penguatan cadangan beras pemerintah terus dilakukan pada awal tahun ini. Hingga akhir Januari 2026, pengadaan cadangan beras pemerintah yang bersumber dari dana investasi non-permanen telah mencapai Rp 639 miliar atau setara dengan sekitar 50.000 ton beras. Menurut Juda, langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri. Secara keseluruhan, pembiayaan investasi dinilai telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui dukungan terhadap sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Pemerintah Kucurkan Pembiayaan Investasi Rp 22,73 Triliun Januari 2026, Ini Tujuannya
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan investasi sebesar Rp 22,73 triliun hingga 31 Januari 2026 dari total alokasi pembiayaan investasi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp 203,06 triliun. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pembiayaan investasi tahun ini difokuskan untuk mendukung penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani. “Khusus untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan Rp 203 triliun pada 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN KiTa 2026 Edisi Februari, Senin (23/2/2026). Baca Juga: Diserbu Asing, Pemerintah Klaim Pasar SBN Tetap Solid di Tengah Tekanan Global Dari realisasi Rp 22,73 triliun tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung operator investasi pemerintah, khususnya Perum Bulog, dalam memperkuat cadangan beras pemerintah. Selain penyaluran investasi, pemerintah juga mencatat penerimaan kembali investasi sebesar Rp 49 miliar yang berasal dari pelunasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah. Penguatan cadangan beras pemerintah terus dilakukan pada awal tahun ini. Hingga akhir Januari 2026, pengadaan cadangan beras pemerintah yang bersumber dari dana investasi non-permanen telah mencapai Rp 639 miliar atau setara dengan sekitar 50.000 ton beras. Menurut Juda, langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri. Secara keseluruhan, pembiayaan investasi dinilai telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui dukungan terhadap sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional.
TAG:
