KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia resmi melarang ekspor batubara mulai 1 Januari – 31 Januari 2022.

Larangan ekspor batubara ini untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan batubara di dalam negeri.

Kebijakan Larangan ekspor batubara ini dikeluarkan melalui surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin pada 31 Desember 2021

Salinan surat berisi kebijakan larangan ekspor batubara yang di terima KONTAN bernomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021.

Surat berisi kebijakan larangan ekspor batubara ditujukan kepada tiga pihak, pertama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri; kedua Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Ketiga Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sebagai otoritas terkait dengan larangan ekspor   Surat Hal : Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri berisi kebijakan larangan ekspor batubara itu menyatakan sifat : Sangat Segera    Dalam penjelasannya di surat kebijakan larangan ekspor batubara itu Direktur Jenderal Mineral Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin menyatakan, surat ini merespon surat dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor  77875/EPI.01.01/C01000000/2021-R tanggal 31 Desember 2021 perihal Krisis Pasokan  Batubara untuk PLTU PLN dan pembangkit listrik independen atau Independent Power Producer (IPP).

Pada pokoknya menyampaikan kondisi pasokan  batubara saat ini kritis dan ketersediaan batubara sangat rendah.

"Dengan surat kami nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Pemenuhan Kebutuhan untuk Kelistrikan Umum, 

Dengan surat itu Ridwan menyampaikan hal-hal :

Pertama, Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah, sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang  berdampak pada sistem kelistrikan nasional. 

Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi  dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas Batubara yang diproduksi  setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk kelistrikan umum serta mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022, Ridwan mohon kerjasama tiga instansi untuk melakukan penghentian ekspor batubara meliputi:  

Pertama pembekuan Eksportir Terdaftar (ET), 

Kedua menghentikan pelayanan Pemberitahuan Ekspor  Barang (PEB), 

Ketiga, tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk tujuan  penjualan batubara keluar negeri selama periode 1 Januari – 31 Januari 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Syamsul Azhar