JAKARTA. Menjelang pergantian kekuasan, pemerintah melakukan akrobatik di industri keuangan. Kabar paling hot, pemerintah melepas kepemilikan 60,14% saham di Bank Tabungan Negara (BTN) ke pelukan Bank Mandiri. Kabar ini memanas setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan surat yang berisi keinginan menambah agenda dalam RUPSLB BTN. Berdasarkan surat dengan kop Kementrian BUMN No. SR-2014/MBU/2014 yang diperoleh KONTAN, disebutkan bahwa Kementrian BUMN mengusulkan agenda tambahan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN. Agenda tambahan yang diusulkan Kementrian BUMN sebagai wakil pemerintah di BTN : Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan. "Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan penambahan agenda RUPSLB yaitu Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan," demikian bunyi salah satu isi surat Kementrian BUMN itu.
Pemerintah lepas BTN ke pelukan Mandiri?
JAKARTA. Menjelang pergantian kekuasan, pemerintah melakukan akrobatik di industri keuangan. Kabar paling hot, pemerintah melepas kepemilikan 60,14% saham di Bank Tabungan Negara (BTN) ke pelukan Bank Mandiri. Kabar ini memanas setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan surat yang berisi keinginan menambah agenda dalam RUPSLB BTN. Berdasarkan surat dengan kop Kementrian BUMN No. SR-2014/MBU/2014 yang diperoleh KONTAN, disebutkan bahwa Kementrian BUMN mengusulkan agenda tambahan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN. Agenda tambahan yang diusulkan Kementrian BUMN sebagai wakil pemerintah di BTN : Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan. "Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan penambahan agenda RUPSLB yaitu Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan," demikian bunyi salah satu isi surat Kementrian BUMN itu.