Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu atas nama Pemerintah Republik Indonesia. "Bank Indonesia sebagai pemilik maupun Indover Bank sendiri tidak pernah memberitahukan atau meminta persetujuan pemerintah RI dengan cara apapun," kata Menkeu di Jakarta, Senin (3/11). BI juga tidak pernah memberitahukan kepada pemerintah Indonesia berkenaan dengan pencantuman ketentuan bahwa pemerintah RI terikat dalam Letter of support (LoS) tersebut akan tetap berlaku terhadap pemerintah Indonesia. "Dengan demikian pencantuman klausul mengenai hal tersebut dalam perjanjian atau dokumen apapun yang dibuat oleh Indover dengan pihak manapun juga adalah pernyataan yang tidak benar, menyesatkan atau palsu," katanya. Tindakan itu menurut Menkeu, melawan hukum sehingga tidak mengikat pemerintah RI. Menkeu menjelaskan, selain merasa dirugikan, pemerintah juga berpendapat bahwa tidak adil bagi siapapun untuk menilai kondisi keuangan negara secara keseluruhan hanya dari sudut kegagalan Indover. "Itu suatu peristiwa yang berdiri sendiri dan nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab dan kemampuan keuangan pemerintah," ujarnya.