JAKARTA. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama dalam revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah berjanji akan memberikan perlindungan maksimal bagi UMKM direvisi DNI agar bisa bersaing dengan produk asing. Menteri Keuangan yang juga merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri bilang, saat ini usulan revisi DNI sudah meluncur ke Kementrian Perekonomian (Kemenko) melalui Badan Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). Kalau tidak ada aral melintang revisi DNI akan dilakukan dalam rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian pada pekan ini. Jadwalnya rapat akan digelar 5 Juli 2013.
Pemerintah lindungi UMKM di revisi DNI
JAKARTA. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama dalam revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah berjanji akan memberikan perlindungan maksimal bagi UMKM direvisi DNI agar bisa bersaing dengan produk asing. Menteri Keuangan yang juga merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri bilang, saat ini usulan revisi DNI sudah meluncur ke Kementrian Perekonomian (Kemenko) melalui Badan Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI). Kalau tidak ada aral melintang revisi DNI akan dilakukan dalam rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian pada pekan ini. Jadwalnya rapat akan digelar 5 Juli 2013.