KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengimplementasikan mandatori pencampuran bioetanol 10% (E10) pada bahan bakar bensin pada tahun 2027 dinilai terbelenggu defisit bahan baku yang cukup besar.

Pasokan bioetanol jenis fuel grade (FGE) dari dalam negeri saat ini dinilai belum memadai untuk menutup lonjakan kebutuhan pasar nasional secara mendadak.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo memperhitungkan bahwa total konsumsi bensin nasional saban tahun berkisar di angka 40 juta kiloliter (KL). Jika porsi pencampuran E10 diwajibkan penuh pada 2027, maka pasokan bioetanol yang mesti disediakan pemerintah mencapai kisaran 4 juta KL per tahun.

Baca Juga: Laba Bersih Astra Otoparts (AUTO) Naik 22,6% di Semester I 2026, Ini Pendorongnya

"Demand BBM jenis bensin setiap tahun sekitar 40 juta KL per tahun. Jika ambisi Pemerintah E10 pada Tahun 2027, artinya harus ada sekitar 4 Juta KL/tahun bioethanol. Saat ini produksi ethanol nasional sekitar 0,5 juta KL/tahun. Artinya masih defisit sekitar 3,5 juta KL/tahun," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (27/7/2026).

Hadi menilai, keterbatasan bahan baku lokal menjadi tantangan, di mana pasokan tetes tebu saat ini baru menyentuh 2 juta ton atau setara 0,5 juta KL etanol. Kondisi ini membuat opsi impor tak terhindarkan jika target 2027 dipaksakan, meski biaya pengadaan bioetanol impor sejatinya lebih mahal ketimbang bensin biasa.

"Jika target 2027 tetap menjadi acuan, tidak ada jalan lain kecuali impor ethanol dari luar untuk menutup kekurangan. Volume tetes saat ini sekitar 2 juta ton dan itu bisa menghasilkan sekitar 0,5 juta KL. Masih jauh dari target. Tentu ini akan lebih murah jika impor bioethanol dari luar negeri," katanya.

Oleh sebab itu, Hadi memandang tenggat waktu tahun 2027 sangat tidak realistis dan berisiko memicu ketergantungan impor baru. Pemerintah disarankan berfokus pada proyek percepatan (fast track) selama tiga tahun untuk membangun ekosistem bioetanol secara terintegrasi dari sektor hulu perkebunan hingga fasilitas pengolahan hulu.

"Menurut saya target 2027 sangat tidak realistis. Dan lagi-lagi solusinya impor. Menurut saya butuh sekitar paling tidak 3 tahun fast track project untuk membangun SCM bioethanol dari hulu ke hilir. Artinya jika start tahun ini, akan selesai di tahun 2029. Jika start 2027 akan selesai 2030," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, mandatori E10 bakal di mulai pada tahun 2027. Berikutnya, pemerintah bakal melanjutkan dengan kadar campuran etanol yang lebih tinggi yakni 20% alias E20.

Baca Juga: TransTrack Gandeng Kawasan Industri Medan Kembangkan Kawasan Berbasis AI dan IoT

"Bertahap, mungkin kita akan bertahap di E10 dulu ya. E10 mungkin 2027 dan langsung ke E20. Jadi goal-nya itu mungkin setelah perencanaannya selesai," katanya di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Bahlil mengungkapkan, implementasi pencampuran bensin dengan etanol ini mengadopsi layaknya program biodiesel berbahan minyak sawit yang kini sudah mencapai hingga B50.

"Jadi kita bertahap dulu, kita melakukan copy paste dari strategi yang dilakukan oleh B10, B20, B30 sampai sekarang B50," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News