Pemerintah Masih Butuh US$ 15 Juta untuk Pemilu 2009



JAKARTA. Pemerintah Indonesia masih membutuhkan tambahan dana sebesar US$ 15 juta untuk program sosialisasi pelaksanaan pemilu 2009. Dana sebesar itu, sebagian besar akan dipergunakan sebagai iklan layanan masyarakat di media massa baik cetak maupun elektronik.

Dari target pendanaan sebesar US$ 35 juta, pemerintah saat ini baru mengantongi komitmen dari negara dan lembaga donor sebesar US$ 20,2 juta. Selain untuk program sosialisasi pemilu, dana sebesar itu juga akan digunakan untuk peningkatan pendidikan pemilih dan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Dana yang nilainya setara dengan Rp 242 miliar merupakan hibah dari Australia sebesar A$ 7,3 juta, Belanda US$ 1 juta, Inggris US$ 1,4 juta dan pemerintah Spanyol sebesar US$ 1,8 juta. Semua, dana-dana itu masuk dalam multi donor program untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang dikelola oleh UNDP (United Nation Development Program).


Bambang Sutedjo, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, pihaknya masih mengharapkan adanya negara donor yang mau memberi hibah untuk kesuksesan pemilu 2009 ini. “Masih ada waktu lama sampai pemilihan presiden. Pemerintah Jepang sudah bersedia bahkan sudah dirupiahkan,” kata Bambang Sutedjo dalam penandatanganan pemberian bantuan hibah pemilu 2009 oleh pemerintah Spanyol di Jakarta, kemarin.

Dana dari Jepang yang jumlahnya belum disebutkan itu dicadangkan pemerintah untuk sosialisasi pilihan presiden yang dijadwalkan pada 9 Juli 2009 untuk tahap-I dan September 2009 tahap-II. Sementara dana bantuan hibah sebesar US$ 20,2 juta akan dimanfaatkan untuk sosialisasi pemilu legislatif yang dijadwalkan pada 9 April 2009. Menurut Bambang, sudah hampir 50% program sosialisasi dilaksanakan pelaksanaan pemilu terealisasi. Dalam sosialisasi, pemerintah juga akan melibatkan PT Pos Indonesia dalam distribusi semua informasi seperti pamflet pemilu. Termasuk penayangan secara berturut-turut iklan layanan di televisi sampai 8 April 2009.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie