JAKARTA. Pemerintah akan mempercepat pembangunan proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Sempat terganjal masalah pendanaan, kini pemerintah tengah bersiap mengucurkan pendanaan untuk proyek ini. Dana bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaludin mengatakan, saat ini pendanaan proyek LRT sedang dalam tahap harmonisasi. Menurutnya, pengucuran dana PMN untuk PT KAI tinggal menunggu proses administrasi. Pemerintah juga sedang melakukan finalisasi desain teknis proyek ini.

Ridwan menegaskan, pemerintah akan tetap memberikan dua model pembiayaan, yakni dari PMN dan sindikasi perbankan. Untuk PMN yang akan dikucurkan sebesar Rp 5,6 triliun. Ridwan bilang dana itu akan dikucurkan dalam dua tahap. Pertama, lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp Rp 2 triliun. Kedua, dalam APBN 2018 senilai Rp 3,6 triliun.

Pemerintah optimistis pengajuan PMN untuk proyek ini akan disetujui DPR. "Kami masih yakin penyertaan modal negaranya akan disetujui," kata Ridwan kepada KONTAN, Selasa (4/7).

Untuk sindikasi perbankan yang dananya akan diberikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ridwan bilang pemerintah juga akan membuka keikutsertaan perbankan swasta untuk turut memberikan pinjaman. Dengan bunga 8,25% per tahun, kata Ridwan menjadi tawaran yang kompetitif bagi perbankan swasta. Ke depan, kata Ridwan, setelah LRT beroperasi dimungkinkan untuk refinancing pembayaran pinjaman bank dengan sekuritisasi aset maupun penerbitan obligasi.

Direktur Logistik dan Pengembangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Budi Noviantoro bilang, kini pembiayaan LRT Jabodebek menunggu surat dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Menurutnya PT KAI perlu penugasan dari Kemkeu yang menyatakan pendanaan LRT Jabodebek menggunakan dana BUMN untuk pembangunan sarana dan prasarana.

KAI juga tengah menunggu angka final biaya infrastruktur yang saat ini tengah dievaluasi oleh konsultan pengawas independen yang menilai pembangunan prasarana. "Kami sedang menunggu hasil evaluasi, mudah-mudahan pekan ini bisa keluar," kata Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie