JAKARTA. Bendungan diharapkan menjadi salah satu infrastruktur untuk memperkuat ketahanan pangan. Dalam rencana jangka menengah nasional, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan membangun 65 bendungan dalam kurun waktu 2015 sampai 2019.

Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ni Made Sumiarsih mengatakan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan 65 bendungan tersebut dibutuhkan dana senilai Rp 79,5 triliun.

Namun pemerintah hanya mampu mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp58,5 triliun. Nah sisanya sebesar Rp 21 triliun diharapkan mendapat pinjaman.

Dalam waktu dekat, PUPR berencana mengajukan pinjaman. Di antaranya untuk membiayai Bendungan Lamabakan di Kalimantan Timur. Kata Ni Made, PUPR telah mengajukan usulan pinjaman ke Islamic Development Bank (IDB) sebesar US$ 258 juta. Namun Ni Made bilang pengajuan tersebut belum ditindaklanjuti oleh IDB.

"Sudah lama diusulkan ke IDB (Islamic Development Bank) tetapi belum ada kelanjutannya dari IDB,"kata Ni Made pada KONTAN, Jumat (26/5).

Kemudian PUPR juga mengusulkan pinjaman ke pemerintah China sebesar US$ 925 juta. Ni Made bilang, pengajuan ini masih menunggu persetujuan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Cina dan Pemerintah Indonesia.

Pengajuan pinjaman ini direncanakan masuk daftar usulan proyek yang dibiayai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di Bappenas pada tahun anggaran 2018. "Ini sudah diusulkan dan masuk green book di Bappenas, jadi menunggu deal antar government to government," jelas Ni Made.

Pinjaman dari Pemerintah China tersebut nantinya untuk membangun empat bendungan di luar Jawa. Bendungan tersebut antara lain Keempat bendungan itu yaitu Pesolika di Sulawesi Tenggara, Lompatan Harimau di Riau, Jenelata di Sulawesi Selatan, dan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto