KONTAN.CO.ID - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atawa yang lebih dikenal voucher pangan masih digodok pemerintah. Tak kurang dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditargetkan menjadi sasaran penerimaan voucher pangan di tahunn 2018. Namun pada implementasinya nanti belum diputuskan berapa KPM yang bisa disalurkan. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menyatakan, pemerintah masih mengkaji berapa KPM yang bisa menerima voucher pangan di tahun depan. Menurutnya, angka 10 juta KPM yang pernah dinyatakan pemerintah masih dalam proses persiapan. "Belum diputuskan (jumlah penerima) masih digodog persiapannya,"kata Andi kepada KONTAN, Sabtu (12/8). Andi menyatakan pemerintah masih mempersiapkan infrastruktur penyaluran voucher pangan di tahun depan. Persiapan itu meliputi meneliti jumlah kesiapan e-Warong dan data penerima KPM. Andi juga belum bisa memastikan rencana penyaluran voucher pangan akan dilakukan secara bertahap atau tidak. Hal tersebut menurutnya belum bisa dijadikan pilihan jika infrastruktur BPNT belum memadai untuk target 10 juta KPM. "Diusahakan persiapannya dulu, baru akan timbul opsi lain,"katanya. Terpisah,Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo menyatakan persiapan perbankan sudah sangat baik. Ia bilang kesiapan jumlah agen dan interoperability sistem pembayarannya sudah 95%. Pungky menargetkan 5% sisa kesiapannya akan selesai pada Oktober 2017. Menurutnya mengenai kesiapan, hal ini membutuhkan koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga terkait secara menyeluruh. "Tinggal mengenai proses validasi dan verifikasi data harus secepatnya sehingga kesiapan bantuan pangan non tunai itu bisa menyeluruh di tahun 2018,"kata Pungky. Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto mengatakan pihaknya masih harus memerlukan mitigasi data KPM untuk keperluan membuka rekening perbankan. Ia bilang pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pendamping di pemerintah daerah. "Kita masih lakukan mitigasi dan kita targetkan akhir tahun selesai,"ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah masih godok 10 juta voucher pangan 2018
KONTAN.CO.ID - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atawa yang lebih dikenal voucher pangan masih digodok pemerintah. Tak kurang dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditargetkan menjadi sasaran penerimaan voucher pangan di tahunn 2018. Namun pada implementasinya nanti belum diputuskan berapa KPM yang bisa disalurkan. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menyatakan, pemerintah masih mengkaji berapa KPM yang bisa menerima voucher pangan di tahun depan. Menurutnya, angka 10 juta KPM yang pernah dinyatakan pemerintah masih dalam proses persiapan. "Belum diputuskan (jumlah penerima) masih digodog persiapannya,"kata Andi kepada KONTAN, Sabtu (12/8). Andi menyatakan pemerintah masih mempersiapkan infrastruktur penyaluran voucher pangan di tahun depan. Persiapan itu meliputi meneliti jumlah kesiapan e-Warong dan data penerima KPM. Andi juga belum bisa memastikan rencana penyaluran voucher pangan akan dilakukan secara bertahap atau tidak. Hal tersebut menurutnya belum bisa dijadikan pilihan jika infrastruktur BPNT belum memadai untuk target 10 juta KPM. "Diusahakan persiapannya dulu, baru akan timbul opsi lain,"katanya. Terpisah,Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo menyatakan persiapan perbankan sudah sangat baik. Ia bilang kesiapan jumlah agen dan interoperability sistem pembayarannya sudah 95%. Pungky menargetkan 5% sisa kesiapannya akan selesai pada Oktober 2017. Menurutnya mengenai kesiapan, hal ini membutuhkan koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga terkait secara menyeluruh. "Tinggal mengenai proses validasi dan verifikasi data harus secepatnya sehingga kesiapan bantuan pangan non tunai itu bisa menyeluruh di tahun 2018,"kata Pungky. Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto mengatakan pihaknya masih harus memerlukan mitigasi data KPM untuk keperluan membuka rekening perbankan. Ia bilang pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pendamping di pemerintah daerah. "Kita masih lakukan mitigasi dan kita targetkan akhir tahun selesai,"ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
