JAKARTA. Meskipun penyerapan belanja pemerintah tahun ini maksimal hanya mencapai 95% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009 sebesar Rp 1.003 triliun, tapi pemerintah tetap mematok target anggaran belanja tahun yang lebih tinggi pada tahun depan, yakni Rp 1.047,7 triliun.

Memang, beberapa program stimulus, subsidi, dan insentif yang dikucurkan cukup deras tahun ini akan dipangkas, bahkan tidak akan muncul lagi tahun depan. Misalnya, anggaran bantuan langsung tunai (BLT), insentif perpajakan (PPh 21), dan subsidi pupuk.

Tapi, anggaran belanja pemerintah tetap besar lantaran harus menggenjot beberapa program infrastruktur untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi mencapai target 5,5% tahun depan.

Masalahnya, dengan peningkatan belanja itu, mampukah pemerintah mendapatkan sumber pendanaan anggaran? Asal tahu saja, dengan belanja sebesar Rp 1.047,7 triliun, target pendapatan dan hibah pemerintah tahun 2010 hanya Rp 949,7 triliun. Artinya, pemerintah harus menutup defisit anggaran yang mencapai Rp 98 triliun atau sekitar 1,6% dari PDB.

Nilai anggaran ini masih bisa membengkak kalau pemerintah memasukkan lagi beberapa proyek infrastruktur dalam anggaran negara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghitung, pemerintah bakal menaikkan bujet belanja sebesar Rp 21 triliun-Rp 24 triliun menjadi hingga Rp 1.071,7 triliun dalam RAPBN-P 2010 yang akan diajukan Maret 2010. "Usulan tambahan belanja cukup banyak," kata Armida Salsiah Alisjahbana, Kepala Bappenas.

Pembengkakan anggaran bisa lebih besar lagi kalau ancaman kenaikan harga minyak mentah dunia benar-benar terbukti tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah dan DPR sudah menyepakati dana cadangan fiskal sebesar Rp 8,6 triliun untuk mengantisipasi kemungkinan pembengkakan anggaran. "Dana cadangan diperuntukkan bila ada perubahan kalkulasi akibat adanya fluktuasi harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, dan suku bunga," ucapnya.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan menjaga kestabilan harga BBM untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Apalagi, DPR telah memberi ruang bagi pemerintah untuk mengubah harga BBM bersubsidi bila suatu saat rata-rata harga minyak dalam satu tahun naik lebih dari 10% dari asumsi APBN 2010.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis menyebutkan, daya tahan APBN 2010 tergantung pada harga minyak dunia. "Itulah sebabnya, pemerintah perlu menghitung ulang penerimaan dan metode pembagian subsidi," kata dia.

Bukan saja subsidi BBM, lanjut dia, pemerintah juga perlu menilik ulang penerima dan prosedur pemberian subsidi. Tujuannya agar penyerapannya berjalan baik serta terjadi efisiensi. "Alokasinya harus jelas dan penyerapan mesti berjalan baik," ucap dia.

Harry menggarisbawahi, jangan sampai alokasi anggaran membengkak tapi tak diikuti peningkatan penyerapan anggaran. Untuk itu, perlu ada tim independen untuk memantau penyerapan anggaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimayu bilang, pemerintah akan menerapkan distribusi BBM bersubsidi dengan sistem tertutup agar tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test