KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan dan memperbaiki gini ratio. 

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu rencana kerja pemerintah (RKP) dalam penyusunan APBN.

"Untuk pasca Covid-19 di 2021 atau 2022 strateginya adalah melalui reformasi perlindungan sosial," kata Vivi kepada Kontan.co.id, Kamis (17/6).

Strategi tersebut diantaranya melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), perluasan manfaat sasaran dan program reguler bantuan sosial. Kemudian, pemberdayaan ekonomi produktif. Diantaranya melalui akses permodalan, pelatihan, dan hal lainnya.

Baca Juga: Jokowi lantik Gubernur Sulteng Rusdy Mastura

Vivi menuturkan, pengawasan program-program tersebut akan terus dilakukan oleh setiap Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pemerintah daerah.

Lalu, akan dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Serta akan akan terus dievaluasi dan menindaklanjuti setiap temuan perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tidak hanya itu, semua program kementerian/lembaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda). "Koordinasi dengan pemda melalui komunikasi sesuai sektor terkaitnya. Misal Kemsos dengan Dinsos, BPS pusat dan BPS daerah, juga Bappenas dengan Bappeda," ucap dia.

Upaya-upaya tersebut, lanjut Vivi, diyakini akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki gini ratio Indonesia.

Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 diperkirakan sekitar 5,8%-7%, ini pendorongnya

Vivi mengatakan, dalam RKP 2022 yang menjadi dasar RAPBN 2022, persentase angka kemiskinan ditargetkan pada kisaran 8,5% sampai 9% pada akhir tahun 2022. "(Target gini ratio pada RKP 2022) 0,376-0,378," tutur Vivi.

Editor: Noverius Laoli