KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pemerintah terus mencari cara guna mengatasi hambatan ekspor dan investasi. Dua hal tersebut kerap dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo. Faktor regulasi dan birokrasi diungkapkan masih menjadi penghambat melesatnya investasi dan ekspor Indonesia.

"Antara lain terutama (regulasi dan institusi), sedang urunan dulu, mungkin beberapa kali lagi baru kita rumuskan (paket kebijakan)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

Dua faktor regulasi dan institusi menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penataan regulasi menjadi solusi yang diusulkan dalam perbaikan ke depan. "Khususnya pada regulasi yang dianggap menghambat investasi maupun perdagangan, baik ekspor maupun impor," terang Bambang.

Selain perbaikan regulasi, implementasi di lapangan pun diperlukan. Pasalnya regulasi yang telah dipangkas bila tidak diimbangi dengan implementasi yang baik tidak akan memberikan dampak apa pun.

Telah ada sejumlah indikasi yang dianggap menghambat. Bambang mencontohkan salah satunya adalah regulasi mengenai perdagangan yang prosedurnya memakan waktu.

Pengurusan kepabeanan dan dokumen ekspor di Indonesia rata-rata 4,5 hari. Hal itu jauh dibandingkan Singapura yang bisa mencapai setengah hari, Malaysia 1,5 hari, dan Thailand yang hanya mencapai 2 hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News