KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meraih impian Indonesia naik kelas menjadi negara maju pada tahun 2045. 

Tantangan-tantangan tersebut berasal dari luar negeri dan  dalam negeri. Hal ini telah terlihat dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Selalu banyak hal yang bahkan tak diduga hadir dan bisa menggoyahkan perekonomian. 

“Seperti krisis ekonomi 1997 - 1998, krisis global 2008 - 2009, pergerakan harga komoditas yang bagai roller coaster alias naik tajam turun tajam, bahkan beberapa pandemi seperti ebola, SARS, kini Covid-19,” ujar Sri Mulyani, Rabu (4/8).

Namun, Indonesia tak patah arang. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap mewujudkan cita-cita menjadi negara maju di 100 tahun usia kemerdekaan RI. Sri Mulyani menjelaskan beberapa hal yang dilakukan pemerintah dan menjadi kunci penting untuk naik kelas menjadi negara maju. 

Baca Juga: Indonesia jadi negara terbaik kedua untuk investasi versi USNews, ini tanggapan Kadin

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas kesehatan, dan bantuan sosial atau jaminan sosial untuk masyarakat 40% terbawah. 

Dalam hal mewujudkan SDM yang mumpuni, pemerintah telah menggelontorkan anggaran jumbo minimal Rp 500 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran yang dikelola beberapa K/L ini harapannya mampu diterjemahkan dalam bentuk kualitas pendidikan yang menghasilkan SDM produktif, berkarakter, berkebangsaan, dan bahkan inovatif. 

Bila menilik dari sisi kesehatan, pemerintah juga berupaya keras dalam memberikan fasilitas kesehatan salah satunya dengan membayar jaminan kesehatan dan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penguatan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). 

Pemerintah juga telah menganggarkan bantuan sosial bagi masyarakat. Apalagi, di tengah pandemi ini, pemerintah menganggarkan program perlindungan sosial sebesar Rp 186,64 triliun. “Ini salah satu solusi yang ikut mengurangi dampak hebat dari pandemi dan oleh karena itu bantuan sosial atau jaminan sosial ini perlu,” jelasnya. 

Baca Juga: RI posisi kedua negara terbaik untuk investasi versi USNews, ini kata BKPM

Editor: Noverius Laoli