KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menggenjot penyaluran pembiayaan perumahan melalui berbagai skema. Sebelumnya terdapat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sistem Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun 2018, penyaluran dengan skema FLPP tersebut dinilai akan sedikit di bawah target. Penyaluran FLPP dilakukan olen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang merupakan Badan Layanan Usaha (BLU) di bawah Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "PPDPP masih optimis target penyaluran dana FLPP dapat tercapai sekitar 95% atau lebih di akhir tahun 2018," ujar Direktur Layanan PPDPP Bimo Adi Nursanthyasto kepada Kontan.co.id, akhir pekan lalu. Asal tahu saja, target penyaluran FLPP pada tahun 2018 sebanyak 58.672 unit. Namun, hingga saat ini FLPP yang disalurkan masih jauh dari angka tersebut. Bimo bilang hingga kuartal ketiga tahun 2018, FLPP yang disalurkan masih sekitar 30%. Angka tersebut sebesar 17.300 unit dengan nilai Rp 1,94 triliun. Guna mencapai peningkatan penyaluran FLPP, PPDPP telah melakukan evaluasi. Salah satu hasil evaluasi adalah penyesuaian target dari bank pelaksana. Terdapat sejumlah bank yang kesulitan untuk mencapai target penyaluran FLPP. Namun, Bimo bilang masih terdapat bank yang mencapai target bahkan melebihi target. "Bagi bank pelaksana yang dianggap kinerjanya kurang optimal maka targetnya dipindahkan ke bank pelaksana yang dianggap lebih mampu," terang Bimo. Selain FLPP, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan skema lainnya. Terdapat skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menghimpun dana yang dibayarkan oleh pekerja sebagai peserta. Meski begitu Tapera belum dapat beroperasi. Pasalnya skema tersebut membutuhkan adanya Badan Pengelola (BP) Tapera yang hingga saat ini masih dalam tahap pembentukan komisioner. Selain itu Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan pembiayaan dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). "BP2BT sudah jalan dengan piloting via lima bank," jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Dua skema tersebut akan menambah program penyaluran bantuan pembiayaan perumahan setelah FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Tahun 2019 ditargetkan penerbitan KPR sebanyak 234.000 unit rumah. Angka tersebut terbagi menjadi 84.000 unit dengan skema FLPP, 100.000 unit dengan skema SSB, 14.000 unit dengan skema BP2BT dan, 36.000 unit dengan skema Tapera. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah menggenjot pembiayaan perumahan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menggenjot penyaluran pembiayaan perumahan melalui berbagai skema. Sebelumnya terdapat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sistem Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun 2018, penyaluran dengan skema FLPP tersebut dinilai akan sedikit di bawah target. Penyaluran FLPP dilakukan olen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang merupakan Badan Layanan Usaha (BLU) di bawah Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "PPDPP masih optimis target penyaluran dana FLPP dapat tercapai sekitar 95% atau lebih di akhir tahun 2018," ujar Direktur Layanan PPDPP Bimo Adi Nursanthyasto kepada Kontan.co.id, akhir pekan lalu. Asal tahu saja, target penyaluran FLPP pada tahun 2018 sebanyak 58.672 unit. Namun, hingga saat ini FLPP yang disalurkan masih jauh dari angka tersebut. Bimo bilang hingga kuartal ketiga tahun 2018, FLPP yang disalurkan masih sekitar 30%. Angka tersebut sebesar 17.300 unit dengan nilai Rp 1,94 triliun. Guna mencapai peningkatan penyaluran FLPP, PPDPP telah melakukan evaluasi. Salah satu hasil evaluasi adalah penyesuaian target dari bank pelaksana. Terdapat sejumlah bank yang kesulitan untuk mencapai target penyaluran FLPP. Namun, Bimo bilang masih terdapat bank yang mencapai target bahkan melebihi target. "Bagi bank pelaksana yang dianggap kinerjanya kurang optimal maka targetnya dipindahkan ke bank pelaksana yang dianggap lebih mampu," terang Bimo. Selain FLPP, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan skema lainnya. Terdapat skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menghimpun dana yang dibayarkan oleh pekerja sebagai peserta. Meski begitu Tapera belum dapat beroperasi. Pasalnya skema tersebut membutuhkan adanya Badan Pengelola (BP) Tapera yang hingga saat ini masih dalam tahap pembentukan komisioner. Selain itu Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan pembiayaan dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). "BP2BT sudah jalan dengan piloting via lima bank," jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Dua skema tersebut akan menambah program penyaluran bantuan pembiayaan perumahan setelah FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Tahun 2019 ditargetkan penerbitan KPR sebanyak 234.000 unit rumah. Angka tersebut terbagi menjadi 84.000 unit dengan skema FLPP, 100.000 unit dengan skema SSB, 14.000 unit dengan skema BP2BT dan, 36.000 unit dengan skema Tapera. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
