JAKARTA. Pemerintah mengkaji skema masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur, sebelum kontrak dengan Total E&P Indonesie habis pada 2017.

Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, kajian akan dilakukan tim yang dibentuk pemerintah.

"Tim ini akan mengkaji seluruh aspek pengelolaan Mahakam setelah 2017 termasuk pula soal transisi sebelum 2017," katanya, Senin (16/3).

Menurut dia, tim beranggotakan antara lain dari Kementerian Menko Perekonomian, Kementerian ESDM, dan PT Pertamina.

Ia mengatakan, masa transisi baik sebelum maupun sesudah habis kontrak tidak dikenal dalam kontrak kerja sama maupun UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Kami akan mengkaji aspek hukumnya," ujarnya.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah bisa meminta Total untuk menyetujui masa transisi sebelum 2017 tersebut. "Mestinya Total bersedia (adanya masa transisi)," ujarnya.

Naryanto juga mengatakan, pemerintah sudah menerima proposal Pertamina dengan berbagai skenario harga minyak.

"Hari ini, Pertamina menyampaikan kembali proposal Mahakam dengan berbagai skenario harga minyak seperti 40, 50, dan 70 dollar AS per barel," ujarnya.

Dengan sejumlah skenario harga minyak tersebut, lanjutnya, tergambar variasi besarnya investasinya.

Pada proposal sebelumnya, menurut dia, Pertamina mengajukan harga minyak 100 dollar per barel dengan nilai investasi 25,2 miliar dollar dalam 20 tahun.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015, namun pemberlakuannya setelah 2017. "Bisa begitu. Banyak yang seperti itu," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga berharap Pertamina mempertahankan produksi minyak Mahakam setelah 2017.

Total sebagai operator Mahakam kini menguasai 50% hak partisipasi dan sisanya dimiliki Inpex Corporation asal Jepang.

Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto