JAKARTA. Pemerintah menolak melakukan tranformasi empat BUMN (Askes, Jamkesmas, Asabri dan Taspen) ke dalam BPJS ditengarai karena persoalan dana di keempat BUMN itu sebesar Rp 190 triliun. “Saya merasa ada persoalan dana milik empat BUMN itu sebesar Rp 190 triliun, entah uang itu mau ditahan atau dana itu sudah lari kemana-mana,” ujar Rieke Dyah Pitaloka, Jumat (15/7). Ia mendapat informasi tentang dana tersebut dari pemerintah dalam rapat dengan DPR. Dari Rp 190 triliun, sekitar Rp 126 dana milik Jamsostek dan Askes Rp 10 triliun. “Siasanya itu milik Taspen dan Asabri. Ini dana yang murni uang rakyat, yakni buruh PNS, TNI dan Polri,” jelas Rieke. Politisi PDI Perjuangan itu juga bilang kalau dirinya sudah mendapat bukti-bukti adanya penyimpangan di empat BUMN itu. Terutama, penyimpangan di Jamsostek. Ketika ditanya lebih detil terkait penyimpangan itu, Rieke mendadak memasang aksi tutup mulut. “Kami sudah melihat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) seperti apa, kami sedang telusuri. Saya tidak bisa ngomong sekarang. Tapi, berbagai bukti penyimpangan sudah ada di tangan kami,” tutupnya.
Pemerintah menolak transformasi, karena dana Rp 190 triliun?
JAKARTA. Pemerintah menolak melakukan tranformasi empat BUMN (Askes, Jamkesmas, Asabri dan Taspen) ke dalam BPJS ditengarai karena persoalan dana di keempat BUMN itu sebesar Rp 190 triliun. “Saya merasa ada persoalan dana milik empat BUMN itu sebesar Rp 190 triliun, entah uang itu mau ditahan atau dana itu sudah lari kemana-mana,” ujar Rieke Dyah Pitaloka, Jumat (15/7). Ia mendapat informasi tentang dana tersebut dari pemerintah dalam rapat dengan DPR. Dari Rp 190 triliun, sekitar Rp 126 dana milik Jamsostek dan Askes Rp 10 triliun. “Siasanya itu milik Taspen dan Asabri. Ini dana yang murni uang rakyat, yakni buruh PNS, TNI dan Polri,” jelas Rieke. Politisi PDI Perjuangan itu juga bilang kalau dirinya sudah mendapat bukti-bukti adanya penyimpangan di empat BUMN itu. Terutama, penyimpangan di Jamsostek. Ketika ditanya lebih detil terkait penyimpangan itu, Rieke mendadak memasang aksi tutup mulut. “Kami sudah melihat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) seperti apa, kami sedang telusuri. Saya tidak bisa ngomong sekarang. Tapi, berbagai bukti penyimpangan sudah ada di tangan kami,” tutupnya.
