JAKARTA. Pemerintah tak agresif lagi dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Selasa (15/9). Meski penawaran yang masuk mencapai Rp 8,44 triliun, pemerintah hanya menyerap Rp 5,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah ketimbang target, yakni Rp 8 triliun- Rp 12 triliun.

Dalam lelang kemarin, pemerintah memenangkan empat seri. Seri SPN12160610 yang dimenangkan Rp 1,45 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,85% dan imbalan diskonto. Seri ini jatuh tempo pada 10 Juni 2016. Selanjutnya seri FR0053 dimenangkan Rp 1 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 8,98% dan kupon 8,25%. Seri ini jatuh tempo pada 15 Juli 2021. FR0073 dimenangkan Rp 750 miliar dengan yield rata-rata tertimbang 9,47% dan kupon 8,75%. Seri ini jatuh tempo pada 15 Mei 2031.

Lalu seri FR0067 sebesar Rp 2 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 9,64% dan kupon 8,75%. Seri ini tenggat waktu jatuh temponya pada 15 Februari 2044.

Analis obligasi BNI Securities I Made Adi Saputra menuturkan, penawaran yang masuk lebih rendah ketimbang lelang SUN dua pekan sebelumnya. Sebab, para investor mengambil posisi wait and see sepanjang pekan ini. Apalagi akan ada Rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang berlangsung pada 16 September 2015-17 September 2015 guna memutuskan kenaikan suku bunga.

Wajar, SUN tenor pendek seperti FR0053 dan seri SPN12160610 menjadi primadona lelang kali ini. Alasannya, volatilitas pasar surat utang memicu kekhawatiran investor. Alhasil, mereka masih enggan berburu SUN tenor panjang yang lebih fluktuatif. Namun, FR0067 yang bertenor sangat panjang menghimpun penawaran yang terbilang tinggi. "Permintaan yang masuk untuk FR0067 cukup besar karena jarang dilelang. Outstanding-nya juga sedikit," jelas Made.

Sehingga, investor yang membutuhkan SUN bertenor panjang seperti pelaku industri asuransi dan dana pensiun memburu instrumen tersebut. Yield yang ditawarkan investor dalam lelang kali ini juga terbilang wajar. Sebab, investor menyadari jatah penerbitan surat utang pemerintah di pasar primer hanya sisa sedikit. Oleh karena itu, pemerintah tidak agresif menyerap permintaan yang masuk. "Tapi fokus ke yield yang menarik, berkualitas. bukan ke nominalnya," ujar Made.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie