KONTAN.CO.ID - NAYPYIDAW. Pemerintah Militer Myanmar pada hari Selasa (28/3) resmi membubarkan 40 partai politik, termasuk partai National League for Democracy (NLD) yang menaungi mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Menurut laporan kanal televisi lokal, Myawaddy TV, 40 partai tersebut dibubarkan secara otomatis karena terlambat mendaftarkan untuk pemilu pada batas akhir yang jatuh pada hari Selasa.

Kanal televisi yang dikelola pemerintah itu juga melaporkan bahwa sudah ada 63 partai telah mendaftar di tingkat lokal atau nasional untuk ikut serta dalam pemilu yang tanggalnya masih misterius.

Pemilu hampir pasti dimenangkan oleh Union Solidarity and Development Party (USDP), perwakilan militer yang dikalahkan oleh NLD dalam pemilu 2015.

Baca Juga: PBB: Afghanistan Jadi Negara Paling Tidak Ramah Terhadap Perempuan

Partai militer itu juga kalah dalam pemungutan suara 2020. Momen inilah yang memicu kudeta, karena militer menganggap NLD menang dengan curang.

Pasca kudeta, Suu Kyi yang merupakan pemenang sah pemilu langsung ditangkap dan dipenjarakan. Ia menjalani hukuman 33 tahun untuk berbagai tuduhan korupsi, pelanggaran undang-undang rahasia negara, penghasutan, dan beragam tuduhan lainnya.

Tun Myint, seorang pejabat senior NLD, mengatakan partainya tidak akan pernah mendaftar untuk pemilu yang dikelola militer karena banyak dari anggotanya kini telah dipenjara atau menjadi buruan aparat karena aktif dalam aksi revolusi.

"Tidak masalah apakah mereka mengatakan partai kami dibubarkan atau tidak. Kami berdiri dengan dukungan rakyat," kata Tun kepada Reuters.

Baca Juga: Ingin Kembalikan Demokrasi, Junta Myanmar Mencari Dukungan Asing

Kepala Junta, Jenderal Min Aung Hlaing, pada hari Senin (27/3) mendesak komunitas internasional untuk mendukung langkah-langkahnya dalam mengembalikan demokrasi di Myanmar.

Di bawah pengaturan pembagian kekuasaan yang digariskan dalam konstitusi Myanmar, nantinya militer akan dijamin memiliki tiga utusan di tingkat menteri, seperempat kursi legislatif di semua tingkat, jaminan satu calon presiden.

Pada kenyataannya, kudeta yang dipimpin Jenderal Min telah secara cepat mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan pembangunan ekonomi di Myanmar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kembalinya demokrasi berhasil membuat Myanmar mampu berbicara banyak setelah terus berada di bawah kekuasaan militer selama lima dari enam dekade terakhir.