JAKARTA. Kebijakan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dikeluarkan Maret lalu, ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap serapan badan urusan logistik (Bulog) di musim panen ini. Hingga saat ini, serapan Bulog jauh dari target yang ditetapkan. Sehingga menyebabkan pemerintah berinisiatif untuk membuka keran impor beras. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah minim terobosan dalam memecahkan persoalan ketersediaan beras nasional. Bulog tahun ini mendapatkan target penyerapan gabah petani sebesar 2,7 juta ton. Namun penyerapannya sampai Mei baru mencapai 694.720 ton. Situasi ini membuat daya beli petani atau nilai tukar petani (NTP) anjlok. Ditambah lemahnya pemantauan pembelian gabah petani sesuai HPP oleh Bulog. Bahkan dalam beberapa kasus, Bulog malah beli beras petani dari tengkulak.
Pemerintah minim terobosan soal beras
JAKARTA. Kebijakan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dikeluarkan Maret lalu, ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap serapan badan urusan logistik (Bulog) di musim panen ini. Hingga saat ini, serapan Bulog jauh dari target yang ditetapkan. Sehingga menyebabkan pemerintah berinisiatif untuk membuka keran impor beras. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah minim terobosan dalam memecahkan persoalan ketersediaan beras nasional. Bulog tahun ini mendapatkan target penyerapan gabah petani sebesar 2,7 juta ton. Namun penyerapannya sampai Mei baru mencapai 694.720 ton. Situasi ini membuat daya beli petani atau nilai tukar petani (NTP) anjlok. Ditambah lemahnya pemantauan pembelian gabah petani sesuai HPP oleh Bulog. Bahkan dalam beberapa kasus, Bulog malah beli beras petani dari tengkulak.