KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah minta aturan pembayaran denda 10% sebelum mengajukan banding dicabut. Aturan tersebut terdapat dalam revisi Undang Undang (UU) anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. "Pemerintah berharap masih ada kesempatan rapat Panja dan masih berharap aturan tersebut bisa dihilangkan," ujar staff ahli Bidang Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan (Kemdag) Lasminingsih saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (17/1). Lasminingsih bilang akan kembali membicarakan pasal tersebut. Namun, hal itu masih bergantung pada sikap DPR Sebelumnya pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menolak aturan tersebut. Pasalnya aturan tersebut bertentangan dengan UU yang berlaku mengenai hukum perdata.
Pemerintah minta aturan bayar denda sebelum banding dihilangkan di RUU Anti Monopoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah minta aturan pembayaran denda 10% sebelum mengajukan banding dicabut. Aturan tersebut terdapat dalam revisi Undang Undang (UU) anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. "Pemerintah berharap masih ada kesempatan rapat Panja dan masih berharap aturan tersebut bisa dihilangkan," ujar staff ahli Bidang Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan (Kemdag) Lasminingsih saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (17/1). Lasminingsih bilang akan kembali membicarakan pasal tersebut. Namun, hal itu masih bergantung pada sikap DPR Sebelumnya pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menolak aturan tersebut. Pasalnya aturan tersebut bertentangan dengan UU yang berlaku mengenai hukum perdata.