JAKARTA. Pemerintah meminta agar BUMN meningkatkan profesional kerjanya sebelum meminta penurunan dividen. Beberapa waktu lalu beberapa bank-bank milik negara mengajukan pemotongan dividen 10-15% untuk melakukan ekspansi ataupun pengembangan perusahaan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Bank BUMN dapat tetap berkontribusi buat APBN ke depannya. "Kita tentu akan memberikan tambahan modal untuk ekspansi dan pengembangan perusahaan khususnya BUMN yang strategis, kita tentu akan cadangkan tetapi dengan syarat kesiapan sumber daya manusianya dan bisnis plan serta melakukan restrukturisasi operasional dahulu," ujarnya Senin, (4/4). Menurut Menkeu, kalau BUMN mau menambah modal tapi tidak didukung sumber daya yang profesional baik dan restrukturisasi operasional, maka uangnya bisa habis. "Jadi kita mengharapkan supaya profesional manajer dan direksinya membuat bisnis plan yang bagus, kemudian membuat restrukturisasi profesional dan didukung permodalan," paparnya. Menkeu sangat menyayangkan ada Bank BUMN yang meminta keringanan dividen. "Perusahaan publik harus menciptakan nilai, membuat market capnya membuat kapitalisasi pasar perusahaannya meningkat kemudian mendukung membayar pajaknya yang baik dan membayar dividen yang tinggi," tegasnya. Sementara itu Wakil Ketua Umum Komisi XI Harry Azhar Aziz menjelaskan permintaan pengurangan dividen itu harus diajukan dalam di APBNP nanti. "Tetapi keputusan itu harus terlebih dahulu dibahas oleh Pemerintah dan Komisi XI," ujarnya. Harry memaparkan dividen untuk 2011 sudah ditetapkan Rp 26,9 triliun sedangkan tahun 2010 mencapai Rp 29,5 triliun, jadi turun Rp 3 triliun untuk tahun ini. "Saya termasuk orang yang kecewa dengan hasil itu sekarang tidak jelas penambahan modalnya itu untuk apa, kalau misalnya untuk ekspansi kan harus ada bisnis plan," imbuhnya. Sedangkan menurut kepala Badan Anggaran DPR RI Melchias Marcus Mekeng menilai permintaan itu sangatlah wajar. "Karena BUMN tidak bisa terus menerus mengandalkan dana dari right issue atau penerbitan saham baru," ucapnya. Adapun untuk menutup kebutuhan APBN Melchi mengatakan harus melihat dari sejumlah faktor, seperti harga minyak saat ini. Jika defisit diakibatkan harga minyak cukup besar tentu DPR akan meminta pemerintah untuk menaikkan dividennya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah minta BUMN buat masterplan sebelum minta pengurangan setoran dividen
JAKARTA. Pemerintah meminta agar BUMN meningkatkan profesional kerjanya sebelum meminta penurunan dividen. Beberapa waktu lalu beberapa bank-bank milik negara mengajukan pemotongan dividen 10-15% untuk melakukan ekspansi ataupun pengembangan perusahaan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Bank BUMN dapat tetap berkontribusi buat APBN ke depannya. "Kita tentu akan memberikan tambahan modal untuk ekspansi dan pengembangan perusahaan khususnya BUMN yang strategis, kita tentu akan cadangkan tetapi dengan syarat kesiapan sumber daya manusianya dan bisnis plan serta melakukan restrukturisasi operasional dahulu," ujarnya Senin, (4/4). Menurut Menkeu, kalau BUMN mau menambah modal tapi tidak didukung sumber daya yang profesional baik dan restrukturisasi operasional, maka uangnya bisa habis. "Jadi kita mengharapkan supaya profesional manajer dan direksinya membuat bisnis plan yang bagus, kemudian membuat restrukturisasi profesional dan didukung permodalan," paparnya. Menkeu sangat menyayangkan ada Bank BUMN yang meminta keringanan dividen. "Perusahaan publik harus menciptakan nilai, membuat market capnya membuat kapitalisasi pasar perusahaannya meningkat kemudian mendukung membayar pajaknya yang baik dan membayar dividen yang tinggi," tegasnya. Sementara itu Wakil Ketua Umum Komisi XI Harry Azhar Aziz menjelaskan permintaan pengurangan dividen itu harus diajukan dalam di APBNP nanti. "Tetapi keputusan itu harus terlebih dahulu dibahas oleh Pemerintah dan Komisi XI," ujarnya. Harry memaparkan dividen untuk 2011 sudah ditetapkan Rp 26,9 triliun sedangkan tahun 2010 mencapai Rp 29,5 triliun, jadi turun Rp 3 triliun untuk tahun ini. "Saya termasuk orang yang kecewa dengan hasil itu sekarang tidak jelas penambahan modalnya itu untuk apa, kalau misalnya untuk ekspansi kan harus ada bisnis plan," imbuhnya. Sedangkan menurut kepala Badan Anggaran DPR RI Melchias Marcus Mekeng menilai permintaan itu sangatlah wajar. "Karena BUMN tidak bisa terus menerus mengandalkan dana dari right issue atau penerbitan saham baru," ucapnya. Adapun untuk menutup kebutuhan APBN Melchi mengatakan harus melihat dari sejumlah faktor, seperti harga minyak saat ini. Jika defisit diakibatkan harga minyak cukup besar tentu DPR akan meminta pemerintah untuk menaikkan dividennya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
