JAKARTA. Pemerintah menargetkan laju iflasi tahun 2016 sebesar 4,7%. Bahkan, kalau bisa berada di bawah level 4%. Namun, hal itu tidaklah mudah, karena berbagai hal salah satunya minimnya peran pemerintah daerah.

Di era otonomi, peran pemerintah daerah dinilai lebih besar dibandingkan pemerintah pusat. Namun, kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang malah menggantungkan perekonomiannya pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam usursan pengendalian inflasi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut, peran pemerintah pusat maupun Bank Indonesia sangat terbatas terkait inflasi. Sebab, inflasi yang terjadi di Indonesia ini lebih banyak dipengaruhi oleh gejolak harga pangan, bukan karena core inflation atau inflasi inti.

Inflasi inti biasanya lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah, seperti harga bahan bakar minyak atau kebijakan moneter.

"Sedangkan mengendalikan harga pangan, lebih banyak di tangan pemerintah daerah," kata Bambang, Jumat (22/4) di Jakarta.

Ia mencontohkan, gejolak harga ini tidak selalu karena tata niaga yang menjadi kewenangan Menteri Perdagangan seperti operasi pasar. Namun, lebih banyak masalah keseimbangan supply and demand yang dipengaruhi sistem distribusi barang dan jasa.

Bambang mendorong, setiap pemerintah daerah mengeluarkan anggaran khusus untuk pengendalian inflasi. Anggaran ini dikhususkan untuk menjaga gejolak harga ketika terjadi bencana alam, atau gangguan lainnya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia