KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kian serius dengan rencana pembatasan atau moratorium pembangunan smelter kadar rendah. Direktur Hilirisasi Minerba Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pembahasan dengan Kementerian lain terkait seputar rencana ini. Salah satu pertimbangan dilakukan pembatasan smelter kadar rendah yakni karena sumber daya yang kian menipis.
Menurutnya, investasi untuk smelter berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) tergolong cukup masif. Padahal, sumberdaya nikel kadar rendah diperkirakan hanya bertahan 9-10 tahun ke depan.
Baca Juga: Amman Mineral Internasional (AMMN) Targetkan Smelter Beroperasi pada Tahun 2024 "Makanya kita coba buat moratorium, itu mungkin ke depannya tidak lagi memberi perizinan untuk pembangunan smelter RKEF, kita dorong agar investasinya bangun untuk (smelter produksi
Mixed Hydroxide Precipitate) MHP," jelas Hasyim ditemui, Selasa (30/5). Hasyim melanjutkan, minat investasi pada smelter kadar tinggi terhitung cukup baik. Meski demikian, Hasyim tak menampik saat ini banyak pelaku industri smelter dalam negeri yang kesulitan dalam memperoleh dukungan pendanaan. Untuk itu, pihaknya siap memfasilitasi dukungan pendanaan bagi pelaku usaha dalam negeri. Salah satu upaya yakni dengan menyusun roadmap untuk pendanaan. "Kita membuat rekomendasi bahwa himbara kita agar lebih kompetitif, memberi kredit yang lebih terjangkau sehingga pelaku usaha lokal ini bisa dapat kesempatan mengembangkan investasi sektor hilir," jelas Hasyim. Kontan mencatat, Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menilai kebijakan bakal berdampak pada iklim investasi yang sudah terbangun. Sekretaris Jenderal AP3I Haykal Hubeis bilang, wacana pembatasan pembangunan smelter tentunya bakal menuai tanggapan dari para calon investor. Di sisi lain, pihaknya khawatir kebijakan yang terjadi disektor nikel ini bakal terjadi pula pada komoditas tambang lainnya. "Karena nikel ini gerbong lokomotifnya maka smelter lain pun akan melihat kesitu dan otomatis bisa terjadi ke industri lainnya," kata Haykal Ia melanjutkan, kondisi sektor hulu tentu bakal memberikan pengaruh bagi industri hilir. Haykal pun mempertanyakan langkah pemerintah yang menyebutkan pasokan bahan baku menjadi alasan pembangunan smelter akan dibatasi. Menurutnya, hal ini semestinya disampaikan bertahun-tahun lalu.
Baca Juga: Ekspor Bijih Bauksit Dilarang, Begini Dampak dan Peluangnya Bagi Pengusaha Pihaknya pun berharap pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat membuka data terkait kondisi bahan baku mentah komoditas mineral. Ini untuk memberikan gambaran soal kondisi cadangan dan sumberdaya yang dimiliki saat ini. Selain itu, menurutnya, saat ini berbagai kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah lebih banyak berfokus pada sisi hulu. Kondisi berbeda terjadi disektor hilir dimana belum ada regulasi yang khusus mengatur terkait industri smelter. "Harus dibuat aturannya, smelter harus dibuat aturan yang khusus," kata Haykal. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
