KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan peraturan khusus untuk melaksanakan program bagi-bagi penanak nasi atau rice cooker. Kabarnya, program ini akan dilaksanakan di tahun ini. 

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan pemerintah ingin mendorong supaya terjadi pemanfaatan energi bersih di seluruh sektor. Baik itu di industri, transportasi, hingga rumah tangga. 

“Di rumah tangga juga kita dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalkan sekarang gunakan yang lain (LPG), geser ke listrik,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (6/10). 

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Bagi-bagi Rice Cooker Gratis

Meski sebelumnya program bagi-bagi rice cooker ini sempat tertahan karena belum mendapatkan restu Kementerian Keuangan dan Bappenas, Dadan menegaskan, semua proses sudah diikuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Oleh karenanya, program ini ditargetkan akan dilaksanakan pada tahun ini. 

“Akan kita lakukan tahun ini,” ujarnya. 

Melansir Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga, calon penerima penanak nasi gratis ini ialah pelanggan PT PLN dan PT PLN Batam pada golongan tertentu. 

Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 volt-ampere (R-l/TR). 

Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 volt-ampere dan 900  volt-ampere RTM (R-l/TR). 

Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 volt-ampere (R-l/TR), yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. 

Kriteria lainnya tentu merupakan rumah tangga yang tidak memiliki alat memasak listrik. 

Galon penerima rice cooker ini diusulkan berdasarkan validasi kepala desa atau lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Untuk penyiapan data calon penerima, PT PLN dan PT PLN Batam menyampaikan data calon penerima yang telah memenuhi kriteria kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 31 Oktober 2023 untuk pelaksanaan penyediaan AML tahun berikutnya. 

Baca Juga: Perbedaan Fungsi Rice Cooker, Magic Jar dan Magic Com untuk Kebutuhan Rumah Tangga

Untuk pertama kali, data calon penerima AML yang memenuhi kriteria disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

Data calon penerima AML terdiri atas  nama calon penerima, nomor induk kependudukan, nomor identitas pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam, dan alamat calon penerima AML yang mencantumkan nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Nantinya, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melibatkan PLN dan PLN Batam atau pihak lain yang terkait. 

Pengadaan alat memasak listrik ini dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk menetapkan Badan Usaha. Adapun Badan Usaha yang dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan seperti memproduksi alat masak listrik dari pabrikan secara langsung. Kemudian menyediakan layanan purnajual secara gartis sesuaigaransi pabrik, memberikan jaminan ketersediaan suku cadang paling singkat 3 tahun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo