JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji pemangkasan anggaran belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L), utamanya belanja subsidi.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya menutup pendapatan negara yang diproyeksikan meleset Rp 290 triliun.

Direktur Penyusunan Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kunta Nugraha menyampaikan, kajian soal pemotongan anggaran juga bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran.

Mitsubishi Destinator: Investasi Terbaik Mobil Keluarga untuk Jangka Panjang

"Semua subsidi (dikaji pemangkasan). Bukan hanya bahan bakar minyak saja," kata Kunta kepada Kompas.com, Kamis (25/2).

Kunta membenarkan bahwa anggaran subsidi yang dipangkas kemungkinan adalah bahan bakar minyak yakni jenis solar. "Termasuk LPG 3 kilogram," imbuh dia.

Sebagai informasi, dalam APBN 2016 pemerintah mengalokasikan subsidi solar sebanyak 16 juta kilo liter dengan skema subsidi tetap, dengan nilai Rp 1.000 per liter. 

Ekonom Megawati Institute, Iman Sugema mengatakan, pemerintah perlu mengkaji pula dampak sosial pengurangan subsidi energi, lebih dari sekadar menyelamatkan jebolnya defisit APBN.

Dia mengemukakan, pemerintah harus bijak dan hati-hati dalam menentukan jenis subsidi yang akan dikurangi.

"Apalagi LPG. Dia kan menjadi bahan bakarnya rumah tangga. Nah ini saya pikir harus hati-hati, karena dampaknya langsung terhadap kesejahteraan," ucap Iman. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News