JAKARTA. Niat Bank Indonesia (BI) untuk tetap konsisten menerapkan kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy) untuk semua pelaku industri perbankan nasional masih menghadapi kendala. Kendala utama justru datang dari pemerintah.

Kementerian Negara BUMN sejauh ini masih menginginkan bank-bank pelat merah mendapat pengecualian dalam penerapan kebijakan itu. "Kami ingin SPP tidak berlaku sama antara bank pemerintah dan swasta. Secara pribadi saya merasa aneh, apalagi secara kementerian," ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abu Bakar, kemarin (9/3).

Memang, jelas Mustafa, meski belum resmi, BI sudah menyetujui penundaan penerapan SPP untuk bank-bank BUMN hingga dua tahun. Tapi, Mustafa menilai, penerapan SPP untuk empat bank BUM, yakni Bank Mandiri, Bak Rakyat Indonesia (BRI) Bank BNI dan Bank Tabungan Negara (BTN) sangat sulit dilakukan. "Dulu merger Bank Mandiri kan berat. Apalagi menggabungkan yang sekarang, alangkah repotnya. Terlalu berat," keluhnya.

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Jika konsisten dengan aturan BI, penerapan SPP bagi empat bank BUMN harusnya direalisasikan tahun ini. Soalnya tenggat waktu penerapan SPP adalah akhir tahun 2010. Cuma, pemerintah meminta penundaan selama dua tahun untuk mengkaji dan melakukan persiapan.

Meski mengaku sudah setuju, hingga kini BI masih belum mengirimkan surat tanggapan resmi ke pemerintah. "Masih pembahasan, apakah bisa dikecualikan. Tergantung putusan dewan gubernur," kata Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah.

Pemerintah berharap, BI bisa memahami keinginan ini. "Bank pemerintah itu tidak sama dengan bank swasta. Karena, ada misi negara di sana," cetus Mustafa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News