Pemerintah ogah didikte IMF



JAKARTA. Pernyataan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengkritik keberadaan Bank Dunia dan Internasional Monetary Found (IMF) cukup mengejutkan. Kepala kantor staf kepresidenan Luhut Pandjaitan ikut menjelaskan maksud kritik Jokowi tersebut.

Luhutu menegaskan, Indonesia harus bisa lepas dari jeratan lembaga dinir internasional tersebut. Sebab, selama ini Indonesia dinilai tidak merdeka dari lembaga-lembaga tersebut. "Saya punya pengalaman, bagaimana IMF mendikte kita, (padahal) ini adalah negara yang merdeka," ujar Luhut, Senin (27/4) di Jakarta.

Namun demikian, ia tidak menampik kalau pemerintah masih membutuhkan pinjaman dengan bunga yang rendah seperti yang ditawarkan IMF selama ini. Pinjaman-pinjaman tersebut untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur.


Saat ini pemerintah tidak memiliki utang baru pada IMF. Selain itu, utang milik pemerintah masih dalam koridor normal dan aman. 

Utang yang dimiliki pemerintah saat ini masih sebesar 25% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan batas aman utang adalah maksimal 60% terhadap PDB. 

Luhut juga bilang, pemerintah tidak ada berencana mengurangi jumlah utangnya, apalagi untuk membiayai infrastruktur perlu mendapatkan pendanaan dengan bunga murah. Saat ini bunga yang diperoleh dari pinjaman, sebesar 0,5%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia