JAKARTA. Pemerintah menyatakan optimistis angka subsidi bahan bakar tahun ini akan ada di bawah kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013. Berdasarkan pemantauan pemerintah, meskipun angka pemakaian BBM bersubsidi naik jika dibandingkan dengan periode yang sama 2012, hingga akhir tahun tetap di bawah target kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kilo liter (kl).

Berdasarkan catatan Sekretaris Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto, angka pemakaian BBM bersubsidi hingga akhir Oktober 2013 mencapai 38 juta kl. Jumlah ini naik sedikit jika dibandingkan dengan periode sama 2012 yakni sekitar 37 juta kl.

BPH Migas meyakini perlambatan pertumbuhan pemakaian BBM subsidi ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pada Juni 2013. Selain itu pemerintah juga mewajibkan penggunaan BBM non subsidi bagi kendaraan pelat merah dan BUMN, serta pelarangan konsumsi BBM subsidi untuk industri.

Dengan angka realisasi ini, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri optimistis hingga akhir tahun realisasi subsidi BBM hanya sekitar 46,6 juta kl. "Biasanya pada bulan Oktober Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi kepada DPR, tapi sekarang tidak," kata Chatib, akhir pekan lalu.

Meski demikian, Chatib tidak membantah bahwa angka impor minyak semakin besar, sehingga kian membebani neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor minyak mentah Indonesia sepanjang Januari–September 2013 mencapai US$ 10,26 miliar. Sementara impor minyak jadi nilainya lebih besar yakni mencapai US$ 21,04 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, kenaikan impor minyak mentah mencapai 29,29%, sementara pertumbuhan impor minyak jadi hanya sebesar 1,20%. "Impor minyak jadi sangat besar karena kilang-kilang minyak di Indonesia tidak mampu memproduksi minyak lebih besar," terang Chatib.

Meski demikian, pengamat perminyakan Kurtubi masih pesimistis laju konsumsi BBM bisa melambat. Alasannya, jumlah penggunanya selalu bertambah setiap tahun, jadi pemerintah harus bisa membuktikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie