KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengapresiasi penanganan stunting di Indonesia yang semakin baik dan tersistematis. Ia pun optimistis target penurunan angka stunting secara optimal bisa tercapai.

Menurut pendataan keluarga 2021, jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga. Untuk menangani permasalahan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600.000 personel yang tergabung dalam 200.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang siap memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga untuk mencegah stunting.

"Sehingga saya yakin target Presiden Jokowi terkait penurunan stunting hingga angka di bawah 14% di tahun 2024 bisa tercapai," kata Moeldoko dalam keterangan resmi, Jumat (13/5).

Moeldoko menuturkan, terdapat tiga aktor utama yang berperan penting menyelesaikan permasalahan stunting, yakni bidan, Penggerak PKK dan kader Keluarga Berencana (KB). Dengan tiga aktor utama ini, akan dapat menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia.

Baca Juga: Delapan Pekan Kasus Covid-19 Terkendali, KSP: Skema Pasca Pandemi Semakin Dekat

Sementara itu, salah satu tugas Kantor Staf Presiden (KSP) adalah mengawal dan memastikan program strategis nasional bisa berjalan dengan baik. Stunting adalah salah satu isu yang mendapat perhatian utama pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 dapat turun minimal 3% dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 24,4%. Pada tahun 2021 angka tersebut sudah jauh menurun dibanding angka prevalensi stunting 30,8% di tahun 2018.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kini tengah berupaya keras mencapai target zero stunting di tahun 2023. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, angka stunting di Jawa Barat sendiri sudah dibawah angka 13%.

Kang Emil sapaan akrabnya mengatakan, sebagai upaya pencapaian target tersebut Jawa Barat sudah melakukan inovasi penanganan stunting seperti program Ojek Makanan Balita (OMABA).

"Sayangnya, infrastruktur kesehatan kita kurang cukup, misalnya Puskesmas masih sangat terbatas jumlahnya. Kedepannya, Puskesmas harus naik jumlahnya. Sehingga bisa melakukan pertahanan kesehatan dengan baik dan mencegah terjadinya stunting," kata Ridwan.

Baca Juga: Moeldoko Sebut Pemerintah Berkomitmen Terus Dukung Talenta Digital Nasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat