KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia mampu tumbuh hingga 8%. Target ini didukung oleh semakin kuatnya fondasi ekonomi nasional, reformasi birokrasi fiskal, serta meningkatnya peran investasi dan sektor swasta dalam mendorong aktivitas ekonomi. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ketahanan ekonomi Indonesia telah terbukti mampu menghadapi tekanan global. Menurutnya, mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru saat ini baru mulai dijalankan sehingga ruang akselerasi pertumbuhan masih terbuka lebar.

"Ketika global gonjang ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61%. Ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6/2026). 

Baca Juga: Kampus Minta Tambahan Beasiswa Dosen S3, Prabowo Beri Lampu Hijau?

Ia menjelaskan, salah satu motor penggerak pertumbuhan yang terus diperkuat pemerintah adalah sektor ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

Menurutnya, lembaga di bawah Kementerian Keuangan tersebut memiliki program pembiayaan kawasan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) berorientasi ekspor.

Pemerintah, kata Purbaya, menawarkan pembiayaan dengan bunga maksimal 6% per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4% apabila diperlukan untuk mendorong ekspansi ekspor nasional.

"Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6% per tahun bahkan 4% jika diperlukan demi pertumbuhan," katanya. 

Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi menuju target 8% akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah terlebih dahulu mengarahkan pertumbuhan berada di kisaran 6% sebelum meningkat lebih tinggi seiring membaiknya iklim investasi, ekspor, dan produktivitas nasional.

Menurutnya, target tersebut realistis selama kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dapat berjalan secara selaras. 

Momentum pemulihan ekonomi sejak akhir 2025 juga dinilai menjadi modal penting, terutama setelah pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berfokus pada peningkatan likuiditas, investasi, konsumsi masyarakat, serta percepatan belanja negara. 

Baca Juga: Satgas PHK Diminta Bangun Early Warning System, Bukan Hanya Catat Korban PHK

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga terus melanjutkan reformasi fiskal, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan. 

Reformasi tersebut diyakini akan memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News