KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan juga saldo kas untuk membiayai kebutuhan operasional pada awal tahun depan.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, pada akhir tahun 2023, diperkirakan SAL akan mencapai Rp 226 triliun, dan kas negara akan sebesar Rp 151 triliun. Sehingga jika ditotal pemerintah akan mempunyai dana cadangan sebesar Rp 377 triliun.

“Jadi persediaan kita untuk tahun depan kita akan punya SAL sekitar Rp 226 triliun, dan kita akan punya saldo kas sekitar Rp 151 triliun. Ini cukup untuk membiayai operasi di tahun depan,” tutur Prima dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (25/10).

Baca Juga: Pemerintah Siap Kucurkan PMN ke-3 BUMN BPUI, WIKA, dan HK Rp 28,16 Triliun di 2024

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perkiraan saldo tersebut berdasarkan tren penerimaan dan belanja yang akan dilihat pada akhir tahun nanti.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu selalu memastikan dan menyediakan kebutuhan untuk anggaran di awal tahun sebab penerimaan negara seperti dari pajak belum masuk ke kas negara.

“Untuk kebutuhan kas awal tahun, kita selama ini selalu mengantisipasi awal tahun. Ini karena Pak suryo (Ditjen Pajak) belum menghasilkan, jadi penerimaan negara awal tahun 0 tapi bukan berarti kita enggak bayar gaji,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan, kebutuhan anggaran pada awal tahun biasanya akan digunakan untuk membayar gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Sebab kebutuhan pembayaran gaji tidak bisa ditunda seperti kebutuhan lainnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana akan menggunakan SAL untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2024, dengan total Rp 28,16 triliun.

Baca Juga: Begini Perhitungan Potensi Kenaikan Inflasi Akibat Harga Minyak yang Mendidih

Di antaranya PMN untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 3,56 triliun, PT Wijaya Karya (WIKA) Rp 6 triliun, serta PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 18,6 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata juga mengungkapkan, dalam APBN 2024, pemerintah menganggarkan SAL sebesar Rp 51,4 triliun. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari penggunaan SAL tahun ini yang direncanakan sebesar Rp 156,9 triliun, dan lebih besar lagi dari outlook penggunaan SAL tahun ini sebesar Rp 226,8 triliun.

“Kami perkirakan kita bisa penuhi (kebutuhan anggaran) dari penerimaan di awal tahun. Kalaupun tidak kita diperkenankan menggunakan SAL. Ini mekanisme anggaran saja dan memang di APBN 2024 akan menganggarkan menggunakan SAL sekitar Rp 40 triliun-50 triliun sehingga tidak perlu tambahan ke DPR,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi