JAKARTA. Pemerintah berencana memangkas 10% jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) tahun depan. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menjelaskan usulan pemangkasan tersebut muncul dalam pembahasan internal pemerintah yang melibatkan instansinya, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Departemen Keuangan. Dalam rapat internal tersebut, ketiga instansi berkesimpulan bahwa khusus untuk kereta api atau kapal laut penumpang yang menyasar konsumen eksklusif maka seharusnya bukan BBM bersubsidi yang digunakan kedua BUMN tersebut. "Harus diketahui bahwa sebagian dari operasi mereka adalah operasi komersial. Misalnya kereta api bisnis dan eksekutif atau kapal pelayaran yang eksekutif, mereka kan dapat untung dari situ. Masak disubsidi lagi sama negara," ujar Tubagus, Senin (25/5). Menurut Tubagus, pengurangan jatah BBM bersubsidi untuk KAI dan PELNI tersebut menjadi salah satu cara untuk menekan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah dalam APBN tahun depan. Sekadar catatan, pada 2008 konsumsi BBM bersubsidi jenis solar kedua perusahaan transportasi tersebut sebanyak 358.866 Kilo Liter (KL) dengan rincian, KAI menggunakan 125.333 KL, dan PELNI sebanyak 233.533 KL. Sementara dalam pembahasan RAPBN 2010, BPH Migas mengusulkan kuota solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 11.250.675 KL atau turun 10% dari usulan APBN-P 2009 sebanyak 12.500.750 KL. Kemudian usulan kuota premium bersubsidi sebanyak 21.454.104 KL atau naik 3,95% dibandingkan usulan APBN-P 2009 sebanyak 20.638.869 KL. Serta jumlah kuota minyak tanah bersubsidi yang diusulkan adalah 3.800.000 KL atau turun sebanyak 34,54% dibanding usulan APBN-P 2009 sebanyak 5.804.911 KL. Sehingga jika ditotal jumlah kuota BBM bersubsidi yang diusulkan dalam RAPBN 2010 adalah sebanyak 36.504.779 KL atau meningkat 6,26% dibandingkan usulan kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2009 sebanyak 38.944.530 KL. "Konsumen jenis BBM bersubsidi seperti premium dan solar adalah sektor transportasi di mana tidak terjadi penurunan permintaan terhadap BBM tersebut, bahkan permintaan cenderung meningkat karena jumlah kendaraan bermotor semakin banyak. Sementara kuota minyak tanah memang sengaja kita kurangi karena program konversi minyak tanah ke elpiji," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah Pangkas Jatah BBM Subsidi Untuk PT KAI dan PT Pelni
JAKARTA. Pemerintah berencana memangkas 10% jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) tahun depan. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menjelaskan usulan pemangkasan tersebut muncul dalam pembahasan internal pemerintah yang melibatkan instansinya, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Departemen Keuangan. Dalam rapat internal tersebut, ketiga instansi berkesimpulan bahwa khusus untuk kereta api atau kapal laut penumpang yang menyasar konsumen eksklusif maka seharusnya bukan BBM bersubsidi yang digunakan kedua BUMN tersebut. "Harus diketahui bahwa sebagian dari operasi mereka adalah operasi komersial. Misalnya kereta api bisnis dan eksekutif atau kapal pelayaran yang eksekutif, mereka kan dapat untung dari situ. Masak disubsidi lagi sama negara," ujar Tubagus, Senin (25/5). Menurut Tubagus, pengurangan jatah BBM bersubsidi untuk KAI dan PELNI tersebut menjadi salah satu cara untuk menekan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah dalam APBN tahun depan. Sekadar catatan, pada 2008 konsumsi BBM bersubsidi jenis solar kedua perusahaan transportasi tersebut sebanyak 358.866 Kilo Liter (KL) dengan rincian, KAI menggunakan 125.333 KL, dan PELNI sebanyak 233.533 KL. Sementara dalam pembahasan RAPBN 2010, BPH Migas mengusulkan kuota solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 11.250.675 KL atau turun 10% dari usulan APBN-P 2009 sebanyak 12.500.750 KL. Kemudian usulan kuota premium bersubsidi sebanyak 21.454.104 KL atau naik 3,95% dibandingkan usulan APBN-P 2009 sebanyak 20.638.869 KL. Serta jumlah kuota minyak tanah bersubsidi yang diusulkan adalah 3.800.000 KL atau turun sebanyak 34,54% dibanding usulan APBN-P 2009 sebanyak 5.804.911 KL. Sehingga jika ditotal jumlah kuota BBM bersubsidi yang diusulkan dalam RAPBN 2010 adalah sebanyak 36.504.779 KL atau meningkat 6,26% dibandingkan usulan kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2009 sebanyak 38.944.530 KL. "Konsumen jenis BBM bersubsidi seperti premium dan solar adalah sektor transportasi di mana tidak terjadi penurunan permintaan terhadap BBM tersebut, bahkan permintaan cenderung meningkat karena jumlah kendaraan bermotor semakin banyak. Sementara kuota minyak tanah memang sengaja kita kurangi karena program konversi minyak tanah ke elpiji," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News