KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat meski tekanan global meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih cukup kuat untuk menahan gejolak tersebut. “APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Purbaya menambahkan, dengan asumsi harga minyak saat ini, ketahanan fiskal Indonesia diperkirakan masih terjaga hingga akhir tahun. Pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi risiko lonjakan harga energi.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Beban Anggaran Subsidi BBM Bisa Bengkak Puluhan Triliun “Dengan harga (minyak) sekarang, sampai akhir tahun, APBN kita masih tahan. (Tapi ini juga) tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya teawarkan aman,” tegasnya. Ia menjelaskan, pemerintah telah menghitung skenario rerata harga minyak hingga mencapai US$ 97 per barel sepanjang tahun, atau naik dari asumsi APBN US$ 70 per barel. Dalam kondisi tersebut, defisit APBN memang berpotensi melewati 3% jika tidak ada intervensi kebijakan. Namun, Purbaya menekankan pemerintah memiliki banyak instrumen untuk menjaga defisit tetap terkendali di bawah 3%, mulai dari optimalisasi penerimaan negara hingga efisiensi belanja. “Kalau tidak melakukan apa-apa memang bisa lewat 3%. Tapi kalau kita ambil langkah, hasilnya bisa berbeda,” jelasnya. Beberapa opsi yang disiapkan antara lain peningkatan penerimaan dari sektor komoditas seperti batu bara, penyesuaian kebijakan pungutan bea ekspor, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Alihkan Impor Minyak dari Timur Tengah ke AS dan Negara Lain Selain itu, pemerintah juga masih memiliki ruang efisiensi belanja, termasuk penyisiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tak terkecuali efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya juga menepis kekhawatiran Indonesia akan mengalami kondisi darurat energi seperti yang terjadi di sejumlah negara lain. Menurutnya, krisis energi lebih berkaitan dengan gangguan pasokan, bukan sekadar kenaikan harga. “Darurat energi itu kalau suplai berhenti. Kalau sekarang suplai masih ada, jadi belum masuk kondisi darurat,” katanya. Ia menambahkan, struktur perekonomian Indonesia yang didominasi sektor swasta juga menjadi penopang penting di tengah tekanan global. Belanja pemerintah, menurutnya hanya sekitar 10% dari PDB, sehingga aktivitas ekonomi secara keseluruhan tidak hanya bergantung pada APBN.
Pemerintah pun mengklaim telah memperhitungkan berbagai risiko secara menyeluruh, termasuk dampak terhadap inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. “Semua kemungkinan sudah kita hitung. Bantalan fiskal kita masih cukup,” pungkasnya.
Baca Juga: Menkeu Jamin Harga BBM Tak Naik hingga Akhir Tahun, APBN Jadi Tameng Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
