KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bakal tetap melanjutkan proyek IKN yang bakal dieksekusi oleh tiga Kementerian/Lembaga (K/L).

Basuki menyebutkan, ketiga K/L tersebut di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Otorita IKN.

“Pada tanggal 15 April kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan Dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya sekitar Rp 10 koma sekian triliun untuk PU untuk melanjutkan (IKN),” ujarnya dalam konferensi pers daring, Rabu (23/4).

Saku Bareng Aplikasi Raya untuk Dukung Komunitas, Ajak Hingga 300 Anggota Menabung

Basuki mengungkapkan, untuk Kementerian PKP disebut-sebut bakal mendirikan lima tower rumah susun (rusun) tambahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Baca Juga: Bos IKN Ungkap Ada Rencana Investasi Sebesar Rp 132 Triliun, Ini Rinciannya

Sementara untuk OIKN sendiri, kata Basuki, pihaknya telah mengantongi anggaran sebesar Rp 5,3 triliun yang diperuntukan dalam pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

“Dipa (OIKN) yang pertama sebesar Rp 5,3 triliun itu sudah dibuka blokirnya semua. Dan ada paket-paket pekerjaan yang sudah ditenderkan dan kita harapkan kalau mudah-mudahan bisa berhasil pengadaan barang dan jasanya (juga) lelangnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Basuki menambahkan, OIKN bakal melakukan penandatanganan kontrak untuk pembangunan jalan di KIPP 1A, 1B serta 1C senilai Rp 3,4 triiliun. Dia bilang, ini akan dilakukan pada bulan Mei 2025.

“Termasuk yang lain-lain seperti nanti penataan Sepaku, kawasan Sepaku, itu kita tata supaya tidak menjadi kumuh. Jadi kita sudah mulai pekerjaan tendernya juga ini nanti semua akan dilaksanakan tahun 2025 di tahap pertama,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga memastikan bakal segera memulai pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Terlebih Prabowo disebut-sebut telah melakukan finalisasi anggaran Rp 8,1 triliun untuk mendukung rencana konstruksi tersebut.

“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan," ungkapnya melalui keterangan resmi, Rabu (16/4).

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kaltim Terbaru: IKN, Balikpapan, Samarinda dan Wilayah Lain

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News