KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan tidak ada pemberian subsidi bagi biodiesel. Kebijakan ini dilakukan untuk menangkal rencana Uni Eropa (UE) mengenakan bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel Indonesia. Tuduhan UE soal subsidi biodiesel dinilai semakin meluas ke insentif lainnya. "Sekarang dia mulai lebih luas lingkupnya berasal dari pengaduan beberapa asosiasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai membuka Pekan Riset Sawit Indonesia, Kamis (1/8).
Sejumlah insentif seperti insentif kawasan industri dan insentif bagi industri di kawasan remote dituduh sebagai subsidi. Hal itu dibantah Darmin karena insentif bersifat umum. Menurut Darmin, insentif tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan bersifat umum untuk seluruh industri tidak terbatas hanya bagi produsen biodiesel sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai subsidi. "Kalau berlaku secara umum tidak bisa dibilang subsidi untuk kelapa sawit," terang Darmin. Tuduhan subsidi bukan kali pertama ditujukan bagi biodiesel asal Indonesia. Sebelumnya UE juga menuduh subsidi dalam biodiesel Indonesia akibat adanya insentif melalui pungutan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDP KS). BPDP KS memiliki program pemberian insentif bagi biodiesel menggunakan dana pungutan. Darmin bilang permasalahan tersebut telah dimenangkan oleh Indonesia ketika bersengketa di organisasi perdagangan dunia (WTO). Pengenaan bea masuk anti subsidi tersebut akan kembali disengketakan di WTO. Langkah retaliasi merupakan susulan setelah masuk penyelesaian sengketa di WTO.
Meski begitu, sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan mengajukan pengenaan anti subsidi bagi produk susu dari UE. Langkah tersebut dilakukan dengan memanggil importir produk susu. "Saya tadi baru mengundang importir susu, saya bilang ada unsur subsidi, sama seperti biodisel, lebih baik Anda cari dari India, dari Amerika untuk itu," jelas Enggar di Kantor Wakil Presiden, Rabu (31/7) lalu. Urusan minyak sawit juga ditegaskan dalam perundingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-UE (IEU-CEPA). Meski perundingan tetap berjalan, Indonesia mengancam tidak akan lanjut bila masalah sawit belum beres. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
