KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna mendorong percepatan vaksin booster bagi masyarakat dan lansia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan masyarakat yang telah divaksin dosis kedua tiga bulan lalu dapat menerima dosis booster.

Sebelumnya pemerintah membuat kebijakan vaksinasi booster dapat diberikan kepada masyarakat yang telah 6 bulan sebelumnya dapatkan suntikan vaksinasi dosis pertama dan kedua atau vaksin primer. "Vaksinasi booster sekarang sudah boleh 3 bulan jadi untuk dewasa, bukan hanya lansia saja dewasa sudah boleh," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Minggu (27/2).

Maka Budi mendorong masyarakat yang sesuai kriteria tersebut segera mendapatkan vaksinasi booster. Hanya saja Budi menegaskan bahwa masyarakat tak boleh pilih-pilih jenis vaksin booster.

"Kami pesan tolong jangan pilih-pilih vaksin. Yang ada sekarang dipakai saja. Sama ampuhnya, paling perbedaan titernya. Secara angka ada perbedaan tapi secara klinis kalau sudah di atas 250, bedanya titer antibodi 7.000 sama 7.200 atau 7.000 atau 8.000 udah ga ada artinya, yang penting kalau sudah di atas 250," jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang PPKM di Luar Jawa-Bali hingga 14 Maret

Sampai saat ini sudah ada 344 juta dosis vaksin yang disuntikkan, dengan rincian untuk dosis pertama sudah 190 juta dosis atau sekitar 70% lebih rakyat Indonesia sudah disuntik dosis pertama. "Diharapkan suntik keduanya juga bisa cepat kejar 70%," kata Budi.

Hal tersebut lantaran, jika 70% populasi sudah dapatkan dosis kedua maka ada kemungkinan saat lebaran nantinya tidak dilakukan pembatasan mobilitas secara ketat seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau bisa Bapak Ibu sebelum lebaran yaitu akhir April kita sudah selesaikan suntik 2 dosis 70% dari populasi. Sehingga mudah-mudahan kali ini kalau hasilnya baik Pak Menko mengizinkan ya lebaran kali ini kita bisa hadapi dengan berbeda dibandingkan dengan lebaran-lebaran lalu dengan kondisi bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua," jelasnya.

Kemudian Presiden Joko Widodo juga menyarankan agar dilakukan sero survei pada bulan Maret nanti. Nantinya hasil survei akan menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan masa sebelum lebaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi