KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyetujui percepatan penyaluran bantuan tersebut agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapat bantuan sebelum Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mngatakan bantuan beras mencakup alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap keluarga akan menerima 30 kilogram beras sekaligus, dengan alokasi 10 kilogram per bulan. Total beras yang disiapkan untuk program tersebut hampir mencapai 1 juta ton.
“Jumlahnya 1 juta tonuntuk 33,2 juta desil 1 sampai desil 4. Seluruh Indonesia. Itu yang enggak bisa beli jadi diberi. Dipercepat,” ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantornya, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Bantuan Kuartal IV, BSU Rp300.000 dan Beras 10 Kg Ia menjelaskan, percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang telah dibahas bersama Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perhubungan. Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah menghadapi potensi tekanan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan. “Pak Presiden putuskan, beliau setuju bantuan pangan untuk 33,2 juta dari desil 1 sampai 4. Kita percepat, kita percepat ya, sebelum Desember ini selesaikan. Masing-masing 30 kilo,” kata Zulhas. Selain bantuan pangan gratis, pemerintah juga mempercepat intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Berbeda dengan bantuan pangan yang diberikan cuma-cuma kepada keluarga penerima manfaat, beras SPHP dijual kepada masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Bulog Sudah Salurkan 552.000 Ton Beras untuk 33,4 juta Penerima Bantuan Pangan Zulhas menyebutkan, harga beras SPHP ditetapkan Rp 12.500 per kilogram di Jawa dan Rp 13.100 per kilogram di luar Jawa. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk memperkuat penyaluran beras SPHP. Percepatan kedua program tersebut dilakukan di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai rawit dan cabai merah. Pemerintah juga mencermati kenaikan harga beras yang dikaitkan dengan kondisi kemarau, karena berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Untuk mengantisipasi gejolak harga menjelang Nataru dan Ramadan, pemerintah menyiapkan penguatan logistik dan distribusi pangan. Zulhas menjelaskan kelancaran penyaluran bantuan beras serta efektivitas intervensi SPHP menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Baca Juga: Bantuan Beras Lanjut hingga Desember 2026, BULOG Pastikan Kesiapan Stok Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News