KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menetapkan percepatan pembangunan Papua sebagai salah satu prioritas nasional dalam periode 2025–2029. Arah kebijakan tersebut difokuskan pada pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan masyarakat adat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai mengatakan pembangunan Papua tidak lagi dipandang sebagai upaya mengejar ketertinggalan, melainkan strategi untuk menjadikan Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Pasifik.
"Membahas Papua bukan sekadar membahas ketertinggalan. Papua adalah masa depan Indonesia di hadapan kawasan Pasifik. Karena itu diperlukan jalan baru pembangunan yang berpihak kepada rakyat, menghormati masyarakat adat, dan mampu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan," ujar Velix dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp 5 Triliun Untuk Lumbung Pangan di Papua Menurut Velix, arah pembangunan tersebut dituangkan dalam delapan platform kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utamanya adalah mempercepat pemerataan pembangunan menuju kawasan timur Indonesia agar Papua dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis tujuh wilayah adat Papua, yakni Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Mee Pago, Laa Pago, dan Anim Ha. Pendekatan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029. Selain itu, pemerintah mempercepat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong masyarakat adat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pada sektor ekonomi, pemerintah juga memperluas kesempatan bagi pelaku usaha lokal melalui pengembangan UMKM, koperasi, pertanian, kehutanan, perikanan, hingga pemberian akses bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku. Program tersebut juga mencakup pengembangan wilayah pertambangan rakyat, kampung nelayan, serta perhutanan sosial di Papua. Di bidang sumber daya manusia, pemerintah menyiapkan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, hingga pengembangan olahraga.
Baca Juga: Perkuat Stok Pangan, Kementan Percepat Cetak sawah 2.000 Hektare di Papua Pegunungan Program tersebut antara lain revitalisasi sekolah, perluasan Program Indonesia Pintar (PIP), pengembangan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta penguatan balai latihan kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Pemerintah juga memperkuat afirmasi bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025, pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha OAP untuk terlibat dalam proyek pemerintah melalui berbagai skema pengadaan.
Velix menegaskan, keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan program oleh seluruh kementerian dan lembaga. "Keberpihakan Jakarta harus benar-benar dirasakan masyarakat Papua. Pembangunan harus hadir hingga ke kampung-kampung, menyentuh masyarakat adat, melindungi tanah ulayat, memperkuat UMKM, membuka kesempatan bagi generasi muda, serta menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan semangat itulah jalan sosialis kerakyatan Presiden Prabowo akan diwujudkan di Tanah Papua," tutup Velix.
Baca Juga: Prabowo Dapat Laporan Penemuan Emas dan Mineral Jumlah Besar di Pegunungan Papua Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News