KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Target ambisius pun dicanangkan dengan kapasitas mencapai 100 Gigawatt (GW), seiring upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa ketahanan energi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurutnya, perluasan akses listrik yang diiringi dengan pemanfaatan energi hijau menjadi langkah strategis untuk menciptakan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia.

Pemanfaatan PLTS sendiri menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2025, kapasitas terpasang PLTS nasional telah mencapai 1,49 GW. Angka ini menjadi pijakan awal menuju target yang jauh lebih besar dalam beberapa tahun ke depan.

Kirim THR Pakai ShopeePay Berpeluang Dapat Bonus Saldo Rp10 Ribu

“Dampak positif dari transisi energi ini sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil melalui program PLTS Off-Grid Isolated (Program Listrik Desa),” ucap Qodari dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Baca Juga: Proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem 2 Resmi Lakukan Pengaliran Perdana

Salah satu contoh nyata implementasi program ini terlihat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sebanyak 500 rumah tangga di Pulau Sakala dan 400 rumah tangga di Pulau Karamian kini telah menikmati aliran listrik dari PLTS dengan total kapasitas 275 kWp.

Sebelum adanya PLTS, masyarakat di kedua wilayah tersebut mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel dengan durasi operasi terbatas dan sangat bergantung pada pasokan bahan bakar minyak (BBM). Kini, warga dapat menikmati listrik yang lebih stabil, ramah lingkungan, serta efisien secara biaya dengan memanfaatkan energi matahari.

Selain pengembangan PLTS, pemerintah juga menggenjot Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memperluas elektrifikasi nasional. Hingga 11 Maret 2026, realisasi pemasangan listrik telah mencapai 220.857 rumah tangga atau 102,72% dari target yang ditetapkan.

Baca Juga: Ketahanan Energi RI Pasca Ramadan Terjaga, Pemerintah Siapkan Strategi Antisipasi

Program BPBL memberikan bantuan komprehensif berupa instalasi listrik dengan tiga lampu, satu stop kontak, sertifikat instalasi, penyambungan daya 900 VA, serta token listrik awal senilai Rp100.000.

Qodari menegaskan bahwa kehadiran listrik yang legal dan aman membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan dasar penerangan, listrik juga mendorong produktivitas ekonomi, mendukung kegiatan belajar anak di malam hari, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

“Secara nasional, Program BPBL turut memperkuat ketahanan energi melalui perluasan akses listrik bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani,” jelas Qodari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News