KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkirakan membutuhkan dibutuhkan dana sekitar Rp 18 triliun untuk proses rekonstruksi Palu, Donggala, dan Sigi usai bencana gempa dan tsunami beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) Patta Tope mengatakan, jumlah tersebut merupakan perhitungan Bappenas dalam rapat koordinasi di Kantor Wakil Presiden, Senin (5/11).

"Totalnya, kira-kira tadi Bappenas sudah hitung total Rp 18 triliun untuk kelurahan yang dibutuhkan," katanya usai rapat.

Dana tersebut pun berasal dari APBN dan pinjaman. Patta bilang, pinjaman yang sudah ada itu berasal dari Asian Development Bank sebesar Rp 7,5 triliun. "Rp 7,5 triliun itu juga setengahnya untuk lombok," katanya.

Sehingga, sisanya nanti, lanjut dia, akan ditutup dari APBN dan APBD Sulteng. "Nanti kita akan bikin rencana aksi. Berapa yang harus ditanggung kabupaten berapa provinsi karena data masih berubah terus. nanti divalidasi," tambah Patta.

Adapun saat ini, pemerintah diberikan tugas selama satu bulan untuk membuat peraturan khusus (Perda) untuk penetapan empat wilayah baru dalam proses rekonstruksi pasca-bencana. Perda diperlukan karena upaya ini akan mengubah tata ruang daerah baru.

Hal itu dilakukan karena wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk menjadi tempat hunian tetap karena tanahnya sudah retak atau terkena likuifaksi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, ketiga wilayah Duyu, Tondo, Pombewe, dan Petobo. "Petobo ini tambahan tambahan dia itu posisinya di perbatasan Palu sama Sigi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto