KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap penggunaan peralatan penyadapan milik lembaga negara menyusul terbongkarnya kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi, hingga kalangan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah juga mempertimbangkan pemeriksaan keamanan di lingkungan Istana Kepresidenan untuk memastikan tidak ada perangkat penyadap tersembunyi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan teknologi pengawasan yang dimiliki sejumlah instansi negara.

"Pemerintah juga mengambil langkah untuk memastikan peralatan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga tidak disalahgunakan pada masa mendatang," kata Yusril kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Kasus ini mencuat setelah empat perwira tinggi kepolisian ditangkap karena diduga melakukan penyadapan tanpa izin.

Baca Juga: Dorongan Evaluasi Aset Negara Menguat Usai Pemerintah Eksekusi Lahan Eks Hotel Sultan

Salah satunya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebelum akhirnya diberhentikan menyusul penangkapannya.

Pemerintah sebelumnya menyebut kasus penyadapan tersebut mengarah pada dugaan pengkhianatan terhadap negara. Namun, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada dakwaan resmi yang diumumkan.

Yusril menjelaskan, pengusutan kasus bermula dari laporan yang diterima kepolisian. Kapolri yang baru kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo.

Dari hasil penelusuran awal, aparat telah mengetahui lokasi sejumlah perangkat penyadapan yang digunakan dalam kasus tersebut. Meski begitu, pemerintah belum mengungkapkan secara terperinci jumlah perangkat maupun cakupan penyadapan.

Korban penyadapan diduga mencakup kalangan pengusaha, jurnalis, aktivis, serta tokoh politik. Identitas mereka belum diumumkan, termasuk jumlah orang yang menjadi sasaran.

Baca Juga: Anggota Komisi XIII DPR RI Desak Audit Nasional Usai Skandal Korupsi Imigrasi

Kasus ini juga menambah ketidakpastian politik di tengah upaya pemerintahan Prabowo memulihkan kepercayaan investor.

Sebelumnya, pasar keuangan Indonesia menghadapi tekanan akibat sejumlah persoalan ekonomi dan kebijakan yang turut memengaruhi kinerja pasar saham serta nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, terbongkarnya kasus penyadapan turut menyoroti dinamika hubungan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya menjadi salah satu pendukung utama Prabowo.

Prabowo diketahui telah menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri pada Minggu (8/11). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan kasus penyadapan.

Dari sisi bisnis, persoalan ini berpotensi menjadi perhatian investor karena menyangkut kepastian hukum, tata kelola lembaga negara, serta keamanan informasi.

Baca Juga: Pengadilan AS Tolak Kebijakan Deportasi Trump ke Negara Ketiga

Pengawasan yang lemah terhadap perangkat penyadapan dapat meningkatkan risiko kebocoran komunikasi dan informasi strategis, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha.

Dengan demikian, penanganan kasus ini tidak hanya menyangkut keamanan pejabat negara, tetapi juga kredibilitas tata kelola pemerintahan dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News