JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama sejumlah pihak terkait lainnya dinilai perlu lebih berupaya dalam memberdayakan garam rakyat guna menambah kinerja produktivitas petani garam di berbagai daerah.

"Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) berkewajiban untuk menyusun peta jalan kedaulatan garam di dalam negeri," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Menurut Abdul Halim, peta kedaulatan untuk memberdayakan garam rakyat tersebut juga meski memiliki target utama yaitu meningkatkan mutu dan harga garam produksi petani dalam negeri di berbagai daerah di Tanah Air.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Dengan jalan itu, ujar dia, maka para petani atau petambak garam juga dinilai akan memiliki semangat tinggi dalam rangka memproduksi dan berpotensi pada penghentian praktek impor garam.

Sebagaimana diberitakan, Petani garam yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, masih menimbun garam karena harga garam masih murah meskipun sudah memasuki musim hujan.

"Harga garam masih murah, jadi kami masih menimbun garam," kata salah seorang petani garam Tarsono di Cirebon, Selasa (19/1).

Ia menuturkan untuk harga garam saat ini dari petani adalah sekitar Rp250 per kilogram dan masih sangat murah, sangat berbeda dengan tahun lalu yang saat memasuki musim hujan harganya naik hingga bisa mencapai sekitar Rp 600 per kilogram.

Di sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Timur, komoditas garam merupakan salah satu komoditas unggulan yang diandalkan untuk ekspor ke negara tujuan seperti Timor Leste.

Sedangkan sejumlah daerah lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan, Jawa Timur, telah menargetkan produksi garam 2016 meningkat dari tahun 2015.

Kepala DKP Pamekasan Nurul Widiastutik kepada Antara di Pamekasan Jumat (15/1), menjelaskan, peningkatkan target produksi garam itu karena pemerintah menambahkan bantuan kepada kelompok usaha garam.

"Tapi sampai saat ini kami belum menentukan persentase, karena yang juga ikut menentukan target peningkatan produksi nantinya pemerintah pusat karena bantuannya juga dari pemerintah pusat," kata Nurul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News