KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah untuk lebih bijak dalam memberikan berbagai insentif pada tahun depan. Bahkan, pemerintah perlu fokus dalam memberlakukan kebijakan di sisi demand site guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, Ekonom Senior Indef Aviliani menilai bahwa rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik bukan merupakan kebijakan yang tepat dan urgent untuk dilakukan. Hal ini lantaran  Indonesia masih belum memiliki infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakana tersebut.

Baca Juga: Program Konversi Sepeda Motor Listrik Mentok di Masalah Anggaran

"Infrastrukturnya belum ada, kalau dimana-mana tiba-tiba mati bisa gak (ngecharge)? Kan gak bisa sembarangan juga. Jadi menurut saya itu tadi sering kita meminta industrinya tetapi lupa dengan infrastrukturnya," ujar Avi  dalam acara Indef: Efek Resesi Global Terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023, Selasa (13/12).

Terlebih lagi, Avi melihat masih banyak sektor lain yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia untuk bisa diberikan insentif. Misalnya saja sektor pariwisata yang bisa membangkitan 10 sektor lain di bawahnya, seperti transportasi dan akomodasi.

"Yang di dalam negeri yang harus kita support untuk wisata supaya sektor wisata kehidupan masyarakat UMKM-nya itu hidup , karena UMKM itu yang menghidupi sektor pariwisata," katanya.

Seperti yang diketahui, pemerintah berencana akan memberikan subsidi kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan listrik, khususnya motor listrik sebesar Rp 6,5 juta per unit.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto juga memberikan pandangannya. Menurutnya, pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik merupakan kebijakan yang terlalu dini.

Selain itu, anggaran yang sebesar Rp 6,5 juta tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan kepada masyarakat bawah. Terlebih lagi, di tahun depan ketidakpastian masih sangat tinggi.

Baca Juga: Subsidi Motor Listrik

"Oke memang keadaan dalam konteks resesi tadi kita perlu menstimulasi masyarakat menengah untuk bisa belanja, itu benar. Tapi ada batasannya dong, kan gak elok juga ketika yang gak dapat kerjaan cuma dikasih Rp 600 ribu, tapi yang beli motor tanpa harus dikasih insentif dia bisa beli, malah dikasi Rp 6,5 juta. Kan, secara keadilannya gak ada. Bagi saya itu problem," kata Eko dalam acara yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto