Pemerintah perlu jaga defisit dan inflasi di 2018



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di 2018, perekonomian Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan tahun ini. Sejumlah risiko akan membayangi, khususnya risiko yang berasal dari eksternal. Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi sejumlah risiko eksternal. Salah satunya, menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar tidak membengkak. Sebab, "Risiko pembengkakan defisit APBN bisa menjadi salah satu alasan capital outflow," kata Eric kepada KONTAN, Minggu (3/12). Ia melanjutkan, kenaikan harga minyak mentah bisa menyebabkan tekanan inflasi. Khususnya, dari kenaikan biaya impor bahan baku dan barang modal serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jika pemerintah menaikkan harga BBM. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu menjaga inflasi agar tetap terkendali. Salah satunya, tidak menaikkan harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan dengan mencukupi pasokan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga. Tak hanya dari pemerintah, stakeholder lainnya juga pelu mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi tantangan di tahun depan. Bank Indonesia (BI) kata Eric, perlu terus memupuk cadangan devisa (cadev). "Dan melakukan intervensi terukur di pasar valas untuk memperkecil volatilitas rupiah," tambah dia. Sementara pihak lain yang juga perlu terlibat dalam jaga perekonomian adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem finansial bersama-sama dengan BI dan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Dessy Rosalina